suaramedia.id – Persidangan dr. Tifauzia Tyassuma di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kini tengah menjadi sorotan tajam. Kasus ini bukan sekadar perkara hukum biasa, melainkan sebuah ujian bagi batasan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab jurnalistik. Menariknya, dalam persidangan ini, Pemimpin Redaksi sebuah media televisi turut dihadirkan sebagai saksi, memicu perdebatan mengenai siapa yang sebenarnya harus memikul beban pidana dalam sebuah program dialog.
Persoalan krusial yang muncul adalah bagaimana hukum membedakan antara pernyataan narasumber dengan kebijakan redaksi. Sebuah program televisi melibatkan rantai keputusan yang kompleks: mulai dari pemilihan tema, penentuan narasumber, penyusunan pertanyaan, hingga proses penyuntingan tayangan untuk diunggah kembali ke media sosial.
Ramdansyah, seorang kriminolog sekaligus Advokat dari Tim Pembela Dokter Tifa (TPDT), menekankan bahwa tanggung jawab hukum tidak boleh dicampuradukkan. Menurutnya, narasumber yang berbicara di layar tidak boleh disamakan tanggung jawabnya dengan pihak redaksi yang menyunting dan menyebarluaskan potongan pembicaraan tersebut.
"Hukum harus mampu membedakan antara narasumber yang memberikan pernyataan dengan pihak yang mengelola konten tersebut," ungkapnya dalam sebuah diskusi terkait kasus ini.
Dalam konteks ini, terdapat benturan kepentingan antara hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan hak individu untuk melindungi reputasinya. Mengacu pada pemikiran John Stuart Mill dalam On Liberty, membungkam sebuah pendapat justru berisiko menutup ruang bagi masyarakat untuk menguji kebenaran. Ruang dialog televisi seharusnya menjadi wadah untuk mempertemukan gagasan, bukan menjadi jebakan pidana.
Namun, tantangan bagi media adalah memastikan bahwa undangan sebagai narasumber bukanlah "sertifikat kebenaran". Redaksi memiliki kewajiban moral dan profesional untuk memverifikasi kompetensi narasumber serta memeriksa klaim yang disampaikan. Di sisi lain, narasumber tetap memegang kendali penuh atas setiap kata yang mereka ucapkan.
Kasus dr. Tifa ini menjadi preseden penting bagi dunia penyiaran di Indonesia. Pertanyaan besarnya adalah: sejauh mana sebuah media dapat berlindung di balik peran sebagai penyedia platform, dan sejauh mana narasumber dapat lepas dari konsekuensi hukum atas pernyataannya? Jawaban atas hal ini harus dibuktikan melalui rekaman dan fakta hukum yang presisi, bukan sekadar asumsi atas keterlibatan dalam satu program yang sama.
Tinggalkan komentar