suaramedia.id – Dinamika politik tanah air kembali memanas menyusul kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Fenomena ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, salah satunya datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan sinyal merah bagi ketatanegaraan Indonesia.
Related Post
Dalam forum diskusi bertajuk "Belajar dari Kasus Gibran: Memperbaiki Presidensialisme Kita" yang digelar pada Jumat (13/11/2026) malam, Fahri menekankan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem presidensial yang selama ini dianut. Menurutnya, publik tidak boleh hanya terpaku pada prosedur administratif pengiriman surat pengunduran diri ke MPR dan Presiden, melainkan harus melihat lebih dalam ke akar permasalahannya.
"Dinamika politik ini, termasuk mundurnya Gibran, harus dijadikan momentum refleksi nasional untuk membedah kembali teori presidensialisme kita," ujar Fahri Hamzah di hadapan peserta forum Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Ia mendorong para kader partai politik dan masyarakat luas untuk menganalisis kerusakan sistemik yang terjadi agar tidak terulang di masa depan.
Lebih lanjut, Fahri memberikan perbandingan kontras antara gaya kepemimpinan saat ini dengan fenomena pemimpin yang lahir dari proses instan. Ia menyebut kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan antitesis dari pemimpin yang hanya mengandalkan pencitraan atau mudah dikendalikan oleh kekuatan di balik layar.
Fahri menilai, Prabowo memiliki kemandirian berpikir yang kuat, sebuah atribut yang jarang ditemukan pada pemimpin yang hanya menjadi "boneka" kepentingan oligarki. Kemandirian ini, menurut Fahri, merupakan warisan intelektual dari garis keturunan Djojohadikusumo.
Ia mencontohkan sosok Sumitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo, yang merupakan tokoh ekonomi besar sekaligus pendiri Fakultas Ekonomi UI, serta kakeknya, Margono Djojohadikusumo, pendiri bank sentral. Latar belakang intelektual inilah yang diyakini membuat Prabowo tidak mudah disetir oleh kepentingan eksternal maupun kelompok tertentu dalam menjalankan roda pemerintahan.
Melalui catatan kritis ini, Fahri Hamzah berharap pengunduran diri Gibran menjadi titik balik untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan memperkuat sistem kepemimpinan nasional agar lebih stabil dan berintegritas.
Tinggalkan komentar