suaramedia.id – Presiden Prabowo Subianto tengah bersiap mengambil langkah strategis terkait kekosongan jabatan Wakil Presiden. Pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, Prabowo berencana melakukan konsultasi intensif dengan partai-partai pendukung di dalam koalisi untuk menentukan sosok penggantinya.
Related Post
Langkah ini diambil guna memastikan transisi kepemimpinan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Berdasarkan aturan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara jelas.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Presiden memegang kendali penuh dalam proses penentuan calon tersebut. Menurutnya, Presiden memiliki otoritas untuk mengusulkan dua kandidat potensial yang nantinya akan dibawa ke sidang MPR.
"Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diproses ke MPR. Seluruh tahapan dan proses yang akan ditempuh merupakan hak prerogatif beliau," ujar Yusril saat mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam keterangannya kepada media, Yusril juga menekankan bahwa pemilihan calon pengganti ini harus tetap memperhatikan komposisi partai koalisi sebagaimana diamanatkan oleh UU MD3. Hal ini dilakukan agar stabilitas politik di pemerintahan tetap terjaga melalui kesepakatan bersama antar partai pendukung pemerintah.
Hingga saat ini, publik masih menanti siapa dua nama yang akan diajukan oleh Prabowo Subianto. Proses konsultasi dengan koalisi diharapkan dapat segera membuahkan hasil agar mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden dapat segera diselesaikan melalui mekanisme konstitusional di MPR.
Tinggalkan komentar