suaramedia.id – Isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, memberikan kritik tajam terkait cara Gibran menyampaikan niatnya tersebut. Menurutnya, pernyataan mundur tidak cukup hanya disampaikan secara internal kepada Presiden Prabowo Subianto, melainkan harus dinyatakan secara gamblang di hadapan rakyat.
Related Post
Denny menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kekuasaan atau pengunduran diri seorang pejabat negara. Ia memberikan perbandingan historis dengan merujuk pada momen krusial di masa lalu.
"Niat tersebut semestinya ditegaskan melalui pernyataan resmi di hadapan publik. Kita bisa berkaca pada sejarah saat Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya pada tahun 1998. Itulah standar yang seharusnya dilakukan, sebuah contoh nyata yang telah digariskan dalam sejarah Republik Indonesia," tegas Denny saat memberikan keterangan kepada media, Selasa (10/11/2026).
Lebih lanjut, Denny menilai ada ketidakkonsistenan dalam sikap yang ditunjukkan oleh Gibran. Di satu sisi, ia disebut ingin mundur, namun di sisi lain, Gibran masih menunjukkan upaya untuk tetap bertahan dengan menyatakan komitmennya dalam membuktikan riwayat pendidikan yang sempat menjadi polemik.
Menurut Denny, sikap yang setengah-setengah ini justru menimbulkan kerancuan di tengah masyarakat. Ia mendesak agar Gibran mengambil sikap yang tegas dan konsisten, apakah benar-benar ingin melepaskan jabatan atau tetap melanjutkan tugasnya, agar tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan di ruang publik.
Melansir laporan dari suaramedia.id, dinamika politik ini diprediksi akan terus memanas seiring dengan tuntutan publik akan kejelasan posisi Gibran Rakabuming Raka dalam kabinet pemerintahan saat ini.
Tinggalkan komentar