suaramedia.id – Persidangan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah, kini memasuki babak baru yang krusial. Fokus perhatian tertuju pada aliran dana sebesar Rp3 miliar dari PT Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART) kepada DR Law Firm dalam kaitannya dengan perkara korupsi dana BPDPKS di Kejaksaan Agung.
Related Post
Menanggapi fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tersebut, pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko, memberikan analisis mendalam. Ia menekankan pentingnya membedakan secara tegas antara mekanisme tata kelola korporasi dengan konstruksi hukum pidana agar tidak terjadi salah kaprah dalam memahami kasus ini.
Menurut Yanuar, transaksi bernilai fantastis tersebut sejatinya merupakan hubungan profesional yang sah secara hukum. Ia menilai pembayaran tersebut murni merupakan honorarium atas jasa hukum yang diberikan, bukan merupakan bentuk tindak pidana.
"Jika kita melihat fakta di persidangan, transaksi antara pihak korporasi dan kantor hukum tersebut berjalan di atas rel kontrak keperdataan yang profesional," ungkap Yanuar saat memberikan keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Lebih lanjut, Yanuar menegaskan bahwa tidak ditemukan bukti adanya unsur paksaan dalam aliran dana tersebut. Ia menepis anggapan bahwa uang tersebut mengalir akibat adanya tekanan dari pihak terdakwa.
"Dari seluruh kesaksian yang muncul di persidangan, tidak ada satu pun narasi yang mengarah pada adanya intimidasi atau upaya pemerasan yang dilakukan oleh Febrie Adriansyah. Pembayaran tersebut sepenuhnya berada dalam koridor honorarium konsultan hukum," tegasnya sebagaimana dilansir dari laporan suaramedia.id.
Kasus ini terus menjadi sorotan publik, terutama mengenai bagaimana batasan antara jasa profesional hukum dengan dugaan pencucian uang dalam perkara korupsi besar di instansi penegak hukum.
Tinggalkan komentar