suaramedia.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, bergerak cepat memastikan seluruh kebutuhan penanganan pascabanjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, terpenuhi. Dalam kunjungannya ke lokasi terdampak, Bima menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memfasilitasi koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mendukung fase tanggap darurat yang sedang berjalan.
Langkah ini diambil untuk menjamin ketersediaan alat berat, kecukupan personel, hingga pekerjaan fisik seperti normalisasi sungai yang menjadi prioritas utama di lapangan. Bima menilai, meskipun situasi mulai terkendali, pemulihan infrastruktur memerlukan dukungan sumber daya yang masif dan berkelanjutan.
"Saya melihat kesiapsiagaan jajaran Bupati, Wakil Bupati, hingga perangkat daerah di Solok sangat luar biasa. Langkah-langkah taktis sudah terlihat nyata di lapangan," ungkap Bima Arya saat meninjau langsung Posko Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Solok, Kamis (1/10/2026).
Menurut Bima, peninjauan ini bertujuan untuk memotret kondisi terkini secara akurat sekaligus mengidentifikasi celah kebutuhan yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah pusat. Ia mencatat bahwa Pemerintah Kabupaten Solok telah merencanakan perpanjangan masa tanggap darurat selama satu pekan ke depan untuk memastikan pembersihan area terdampak tuntas.
Lebih lanjut, Bima menyoroti pentingnya peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengalokasikan tenaga ahli dan peralatan berat. "Secara kasat mata, pekerjaan fisik untuk normalisasi masih sangat banyak. Kita harus memastikan apakah alat berat dan personel yang ada sudah mencukupi untuk mendukung fase pemulihan ini," tambahnya.
Tak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, Wamendagri juga memberikan instruksi tegas kepada Pemerintah Kabupaten Solok untuk mulai menyusun peta mitigasi jangka panjang. Ia menyarankan agar pemerintah daerah melibatkan para pakar guna mengkaji langkah antisipasi di masa depan, termasuk opsi relokasi atau penataan ulang fasilitas publik yang berada di zona rawan bencana.
Hal ini dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi dapat semakin diperkuat.
Tinggalkan komentar