suaramedia.id – Direktur Kebijakan Publik Infast Bestari, Muhammad Ridha, memberikan catatan kritis terkait dinamika peran negara dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Menanggapi kritik yang muncul mengenai dominasi negara, Ridha menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah dalam ekonomi tidak bisa serta-merta dianggap sebagai sebuah kemunduran.
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap evaluasi satu tahun "Tujuh Desakan Darurat Ekonomi" yang dirilis oleh Aliansi Ekonom Indonesia (AEI). Dalam evaluasi tersebut, AEI menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari persoalan alokasi anggaran, independensi lembaga, hingga tata kelola sumber daya alam yang dinilai masih memerlukan perhatian serius.
Ridha menekankan bahwa diagnosis mengenai kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat tidak secara otomatis menjadi pembenaran bagi negara untuk menarik diri dari pasar. Menurutnya, solusi untuk masalah ekonomi rakyat bukanlah dengan menyerahkan seluruh keputusan kepada mekanisme pasar atau mengurangi program sosial berskala besar.
"Persoalannya bukan pada seberapa besar peran negara, melainkan bagaimana negara menggunakan sumber dayanya, untuk kepentingan siapa, dan siapa yang mengawasinya," ujar Ridha dalam keterangan resminya yang dikutip pada Selasa (29/9/2026).
Lebih lanjut, lulusan PhD Ilmu Politik dari Northwestern University ini mengkritik upaya penyamaan persepsi terhadap berbagai program pemerintah. Ia menilai upaya mengelompokkan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, subsidi energi, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa, hingga Danantara sebagai sekadar "program populis" adalah langkah yang keliru.
Menurut Ridha, setiap program tersebut memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari segi tujuan, mekanisme kerja, target penerima manfaat, hingga profil risikonya. Ia menegaskan bahwa besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah memang menuntut adanya akuntabilitas dan pengawasan yang sangat ketat. Namun, besarnya angka anggaran tersebut tidak boleh dijadikan alasan tunggal untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi salah alokasi anggaran.
Ia mengingatkan agar pemerintah tetap fokus pada efektivitas penggunaan sumber daya negara guna memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis.
Tinggalkan komentar