suaramedia.id – Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepemiluan versi Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pernyataan ini disampaikan Ferry dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) pertama GKSR di Jakarta, baru-baru ini.
Related Post
"Momentum satu tahun GKSR ini menjadi penanda komitmen kami untuk mengawal suara rakyat secara sungguh-sungguh," ujar Ferry. "Kami telah merumuskan revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepemiluan versi GKSR, yang dalam waktu dekat akan kami serahkan kepada pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah."
Menurut Ferry, rumusan RUU versi GKSR ini tidak hanya akan diserahkan kepada lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga akan disosialisasikan secara luas kepada publik. Ia menekankan pentingnya peran partai-partai nonparlemen yang tergabung dalam GKSR untuk terus berjuang memastikan tidak ada satu pun suara rakyat yang hilang atau tidak terkonversi.
"Suara rakyat harus betul-betul terkonversi menjadi kursi, sebagaimana diamanahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116 terkait ambang batas parlemen yang ada," tegasnya, menggarisbawahi urgensi perubahan dalam sistem kepemiluan.
Ferry menjelaskan, penyusunan RUU versi GKSR ini merupakan hasil dari serangkaian kajian mendalam, diskusi intensif, serta masukan berharga dari berbagai tokoh dan elemen masyarakat sipil. RUU tersebut mencakup aspek sistem pemilu, manajemen penyelenggaraan pemilu, hingga keadilan elektoral (electoral justice), yang semuanya terangkum dalam satu buku naskah komprehensif.
"Naskah ini, yang dikemas, dirapatkan, dan didialektikakan oleh kami, akan kami sampaikan langsung kepada pembuat undang-undang. Inilah naskah yang kami siapkan dari Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, dari delapan partai yang memang kami adakan," pungkas Ferry, menunjukkan keseriusan GKSR dalam mengawal aspirasi publik.
Tinggalkan komentar