suaramedia.id – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenkumham) tengah mengusut tuntas dugaan adanya klaster atau fasilitas istimewa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Penyelidikan ini dilakukan menyusul temuan dari Ombudsman RI yang mencurigai adanya praktik tidak wajar. Hingga kini, sebanyak 52 warga binaan telah dimintai keterangan terkait kasus tersebut.
Related Post
Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rudi Setiawan, mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan intensif telah berlangsung. "Kami sudah melakukan pemeriksaan, dari kemarin sampai hari ini sudah 52 warga binaan diperiksa," jelas Rudi Setiawan, Sabtu lalu. Ia menambahkan, fokus penyelidikan tidak berhenti pada narapidana saja. Pihak kementerian juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap 54 pegawai Lapas Kelas IIA Cibinong yang akan dilakukan dalam waktu dekat untuk mendalami keterlibatan mereka.
Sebagai langkah awal penindakan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga telah mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan lima pejabat penting di Lapas Kelas IIA Cibinong. Kelima pejabat yang dicopot dari jabatannya sementara waktu tersebut meliputi Kepala Lapas (Kalapas), Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum. Tindakan ini menunjukkan keseriusan kementerian dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Lapas Cibinong.
Tinggalkan komentar