suaramedia.id – JAKARTA – Di tengah desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar dunia segera beralih dari sekadar janji menuju implementasi aksi iklim yang lebih cepat, adil, dan inklusif, Indonesia tampil membawa pesan tegas. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan harus berjalan seiring. Pesan krusial ini disampaikan Jumhur dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 di Markas Besar PBB, New York, pada Rabu, 23 September 2026, sebagai bagian dari Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Ia juga menyoroti komitmen kuat Presiden Prabowo dalam memimpin langkah-langkah nyata pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional maupun global.
Related Post
KTT Iklim 2026, yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, menjadi forum penting yang dihadiri oleh para pemimpin negara, organisasi internasional, lembaga keuangan multilateral, sektor swasta, pemerintah daerah, masyarakat sipil, hingga perwakilan pemuda. Pertemuan tingkat tinggi ini dirancang sebagai persiapan menjelang COP31, dengan fokus pada tiga tantangan utama: mempercepat penurunan emisi dan mewujudkan transisi berkeadilan, memperluas akses pembiayaan yang terjangkau bagi negara-negara berkembang, serta memperkuat kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim demi melindungi kehidupan dan mata pencarian di tengah meningkatnya risiko iklim global.
Beberapa tokoh dunia yang turut hadir dalam forum tersebut antara lain Presiden Turki Recep Tayyip ErdoÄŸan, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Palau Surangel Whipps Jr., dan Perdana Menteri Barbados Mia Mottley. Dalam pidatonya, Jumhur menekankan pentingnya Persetujuan Paris sebagai panduan utama. "Persetujuan Paris adalah kompas kita. Namun, dengan semakin sempitnya ruang untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius, tugas kita adalah menerjemahkan komitmen global ini menjadi aksi nyata. Ini harus dilakukan dengan berpegang pada prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama yang berbeda-beda sesuai kapasitas masing-masing negara," ujar Jumhur, menggarisbawahi urgensi tindakan kolektif.
Pernyataan Menteri Jumhur ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya berkomitmen pada isu lingkungan, tetapi juga aktif mengadvokasi pendekatan yang seimbang antara pembangunan dan keberlanjutan. Melalui KTT ini, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam berkontribusi pada solusi iklim global, sejalan dengan visi kepemimpinan Presiden Prabowo yang menekankan langkah konkret dan terukur dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Tinggalkan komentar