Gawat! Menkeu Lirik Kenaikan BBM Subsidi, DPR Beri Peringatan Keras!
suaramedia.id – Wacana penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilontarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini sontak memicu reaksi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, secara tegas mengingatkan pemerintah untuk ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan yang sangat sensitif ini, mengingat potensi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Langkah Menkeu Purbaya mempertimbangkan opsi kenaikan harga BBM bersubsidi ini didasari oleh tekanan yang kian meningkat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fluktuasi dan lonjakan harga minyak dunia menjadi biang keladi utama yang disebut-sebut membebani kas negara, sehingga peninjauan ulang terhadap subsidi energi menjadi salah satu pertimbangan serius.
Namun, Muhammad Kholid dari Komisi XI DPR RI menyoroti bahwa keputusan tersebut bukanlah perkara sepele. "Menkeu harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Menaikkan harga BBM bersubsidi akan memicu efek domino yang tidak terhindarkan, terutama pada lonjakan harga kebutuhan pokok dan berbagai sektor lainnya," ujar Kholid, sebagaimana dikutip oleh suaramedia.id.
Menurutnya, kenaikan harga pangan dan barang-barang lainnya akan secara langsung memukul daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Padahal, konsumsi masyarakat merupakan salah satu pilar utama penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. "Jika daya beli masyarakat tergerus, maka konsumsi akan melemah, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi kita juga akan ikut melambat," jelas Kholid, menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi rakyat.
Sebagai alternatif solusi, Kholid menyarankan Menkeu Purbaya untuk tidak terburu-buru mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga BBM. Ia mendorong adanya peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap postur anggaran APBN. "Sebaiknya Menkeu meninjau ulang postur anggaran APBN lainnya yang masih memungkinkan dilakukan efisiensi dan realokasi. Beliau bisa mengkaji ulang dan melakukan penyesuaian pada pos-pos program pemerintah yang masih bisa dihemat atau dialihkan," imbuh Kholid, memberikan masukan agar pemerintah mencari opsi lain sebelum membebankan kenaikan harga pada rakyat.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar