SUMENEP | JATIM, suaramedia.id – Kasus dugaan proyek fiktif pelaksanaan program DD Tahun 2019 Desa Jukong-Jukong, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Terus bergulir. Pasalnya, Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kabupaten Sumenep, Dra. Chusnul Chatimah, MM, meminta kepada aktivis Laskar Macan Asia untuk segera menyampaikan laporan resmi secara tertulis kepada Bupati Sumenep.
“Buatkan laporan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti yang ada kepada Bupati dengan tembusan kepada DPMD dan Inspektorat,” Ucap Dra. Chusnul Chatimah, MM, Kepada suaramedia.id diruang kerjanya Selasa (12/5/2020).
Dijelaskan oleh Chusnul, temuan aktivis laskar macan asia terkait pelaksanaan proyek infrastruktur yang pendanaannya bersumber dari DD Tahun 2019 Desa Jukong-Jukong perlu penanganan khusus dan akan ditindaklanjuti.
“Disana Itu butuh penanganan khusus, Perhatian khusus untuk pengawasan langsung dan akan ditindak lanjuti,” ujar dia.
Chusnul mengakui pelaksanaan pengawasan di tahun ini agak terlambat akibat adanya masa pandemi Covid-19. Namun, pihaknya mengucapkan terima kasih atas peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program DD di Kabupaten Sumenep.
“Terima kasih atas info yang disampaikan, tentunya masalah ini menjadi atensi kami dalam bidang pengawalan dan pengawasan terhadap penggunaan DD,” Paparnya.
Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, Camat Kangayan, Mohammad Hosen, menyangkal tuduhan aktivis Laskar Macan Asia. Dia menyatakan 4 (empat) proyek infrastruktur itu dikerjakan namun tidak selesai tepat waktu.
“Terkait dengan Desa Jukong Jukong itu, (proyek-proyeknya) dikerjakan, bukan tidak dikerjakan, cuma penyelesaiannya tidak tepat waktu pasca pilkades,” Ucap Camat Kangayan melalui pesan singkatnya, Selasa (12/5/2020).
Hosen juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat Kades Jukong-Jukong berjanji akan menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang belum selesai.
Sementara itu, Sekjen Laskar Macan Asia, M. Lasmino kepada suaramedia.id Selasa (12/05/2020) menegaskan, minggu depan pihaknya akan menyampaikan laporan resmi kepada Bupati Sumenep terkait dugaan pelaksanaan proyek fiktif yang di suplay oleh pemerintah dari anggaran Dana Desa (DD) tersebut.
“Kami akan segera melaporkan hasil temuan kami di lapangan, tentunya dengan membuat surat resmi kepada Bupati agar hal ini disikapi secara serius, demi menyelamatkan uang negara,” Pungkasnya.
(Msr)
