aceh tamiang

Panwaslih Aceh Tamiang Segera Buka Posko Pengaduan Caleg 2019

Aceh Tamiang | SM.ID – Dengan ditetapkannya 444 calon legislatif (Caleg) dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang pada tanggal 20 September 2018, maka Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang segera membuka Posko Aduan Masyarakat.

“Pasca penetapan DCT oleh KIP, Panwaslih Aceh Tamiang akan buka posko pengaduan berdasarkan aturan Perbawaslu Nomor 23 tahun 2018 pasal 19-20,” kata Koordinator Devisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang, Lindawati MPd, kepada media ini, Sabtu (22/09/2018).

Menurut Lindawati, posko ini merupakan fasilitas yang nantinnya berfungsi sebagai wadah untuk masyarakat guna menyampaikan laporan serta pengaduan terkait para Caleg yang akan menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2019 mendatang.

“Semua laporan dan pengaduan yang masuk ke posko, akan segera kami tindaklanjuti, jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku,” ungkap Umi Linda (sapaan akrabnya-red).

Umi Linda menerangkan, tujuan dibukannya posko ini adalah untuk memudahkan masyarakat atau lembaga lainnya dalam memberikan laporan terkait keberlangsungan Pemilu, baik bentuk pelanggaran ataupun persoalan lain yang masuk dalam ranah panwaslih.

“Untuk itu, kami akan segera meminta Berita acara serta salinan tertulis tentang penetapan DCT untuk dipasang di papan informasi agar masyarakat mengetahui,” jelasnya.

Selain itu, terkait para ASN yang maju sebagai Caleg dan sudah terdaftar dalam DCT, dirinya juga akan meminta penjelasan dari KIP terkait aturan tentang pengunduran diri para ASN yang maju sebagai Caleg, apakah sudah sesuai aturan dan ketentuan.

“Panwaslih senantiasa akan terus melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu agar terhindar dari pelanggaran guna menciptakan Pileg yang jujur, adil dan bermartabat,” tambahnya.

Meski pada penetapan DCT yang dilakukan kemarin tidak melibatkan Panwaslih, menurutnya itu dilakukan sudah sesuai PKPU No 20 tahun 2018.

Baca Juga..!  Bendera Alam Peudeung Berkibar di Istana Raja Tamiang

“Memang kami tidak diharuskan ikut dalam pleno DCT, tapi kami punya hak untuk melakukan pengawasan terhadap hasil DCT,” demikian pungkas Umi Linda.

Penulis : Yose

Facebook Comments