LEBAK | BANTEN, suaramedia.id – Sebanyak 13 Lembaga yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Bersatu (KLB), menggelar aksi Unjuk Rasa di halaman depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, hal tersebut ditenggarai adanya dugaan korupsi dana Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) di 28 Kecamatan, Jum’at (30/4/2021).
Para peserta aksi menuntut agar Kepala Dinas PMD Kabupaten Lebak untuk mundur dari jabatannya, serta mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi dana UPK di 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak.
Menurut pantauan awak media diLokasi, terlihat puluhan pendemo mendatangi Kantor Dinas PMD Kabupaten Lebak, dalam aksinya salah satu Koordinator aksi menyampaikan aspirasi dan kritikan tajam terhadap Pejabat DPMD Kabupaten Lebak.
“Kemana aliran dana UPK yang selama ini di kelola masing-masing UPK, lalu kenapa tidak pernah dilakukan audit terhadap UPK oleh inspektorat ataupun BPK RI,” ujar Ahmad Yani selaku Korlap Aksi.
Lanjut Yani menuturkan, perguliran dana tersebut disinyalir tidak transparan dan terindikasi kerugian negara yang sangat besar.
Hal senada diutarakan Sutisna, saat ini Kepala DPMD Kabupaten Lebak harus segera melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan aset negara tersebut.
“Asset milyaran yang ada di UPK wajib kita selamatkan,” tegas Tisna.
Sementara itu, Rifai selaku Kabid Pemberdayaan dan Pembinaan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Lebak mengatakan, pihaknya sudah sering melakukan pembinaan terhadap semua UPK se-Kabupaten Lebak, akan tetapi masih banyak kekurangannya.
Setelah menyelesaikan orasinya di kantor DPMD Lebak, peserta aksi Koalisi Lembaga Bersatu langsung menyambangi kantor Kejaksaan Negeri Lebak untuk menyerahkan berkas pelaporan dugaan korupsi dana UPK.
Pewarta : (By Gone)
