suaramedia.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan oleh mantan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dharma Pongrekun, telah memicu diskusi mendalam. Meskipun gugatannya ditolak, Dharma menegaskan bahwa perjuangannya bukan sekadar soal menang atau kalah, melainkan upaya fundamental untuk menjaga batasan kekuasaan negara sesuai konstitusi.

Dalam Putusan Nomor 172/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada 29 Juni 2026, MK secara tegas menolak seluruh permohonan yang diajukan Pemohon. Permohonan tersebut berfokus pada pengujian konstitusionalitas beberapa ketentuan krusial dalam UU Kesehatan, termasuk Pasal 353 ayat (2) huruf g, Pasal 394, Pasal 395 ayat (1), Pasal 400, dan Pasal 446.

Namun, bagi Dharma Pongrekun, esensi dari perkara ini jauh melampaui sekadar pembatalan pasal-pasal tertentu. "Perjuangan saya bukan menolak negara. Perjuangan saya adalah memastikan bahwa setiap penggunaan kekuasaan tetap dibatasi oleh konstitusi," tegas Dharma dalam pernyataannya pada Sabtu (4/7/2026), menggarisbawahi filosofi di balik langkah hukumnya.

Ia mengakui bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun, menurutnya, setiap kewenangan yang diberikan kepada negara harus senantiasa berada dalam koridor konstitusi, memenuhi prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi, serta terbuka terhadap pengawasan publik. Ini adalah pilar-pilar yang ia yakini harus menopang setiap kebijakan negara.

Dharma menjelaskan bahwa permohonan pengujian yang diajukannya secara spesifik bertujuan untuk menguji apakah norma-norma dalam Undang-Undang Kesehatan telah memberikan pembatasan yang memadai terhadap penggunaan kewenangan negara, terutama dalam konteks penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah. Ini adalah upaya untuk memastikan tidak ada celah bagi penyalahgunaan kekuasaan di tengah krisis.

Meskipun putusan MK telah final, kasus ini telah berhasil memicu perdebatan yang lebih luas mengenai batas-batas kewenangan negara, urgensi transparansi dalam pembentukan undang-undang, serta kualitas peradilan konstitusi di Indonesia. Bagi Dharma Pongrekun, hasil akhir mungkin tidak sesuai harapan, namun misinya untuk mengingatkan pentingnya batasan konstitusional bagi kekuasaan telah tersampaikan ke publik.

Zainul Munasichin, Anggota Komisi IX DPR RI, menegaskan pentingnya intervensi Satgas dalam situasi ini. "Menurut saya perlu (Satgas Mitigasi PHK turun). Karena TikTok dan Tokopedia ini dua platform marketplace yang cukup besar yang selama ini menjadi salah satu penggerak UMKM di Indonesia," ujar Zainul saat dihubungi pada Sabtu lalu. Pernyataannya menyoroti dampak luas yang bisa ditimbulkan oleh keputusan PHK ini, tidak hanya bagi karyawan tetapi juga ekosistem bisnis digital nasional.

Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini secara spesifik meminta Satgas Mitigasi PHK untuk mencari solusi konkret guna mencegah terjadinya PHK di Tokopedia. Meskipun pihak TikTok telah menyampaikan bahwa ini bukanlah keputusan yang mudah, Zainul menekankan perlunya dialog dan mediasi. "Satgas PHK harus bisa menjembatani, mengkomunikasikan dengan para stakeholder terkait," tambahnya, merujuk pada pentingnya peran Satgas sebagai fasilitator.

Di samping upaya pencegahan, Zainul juga mengingatkan Pemerintah untuk memastikan terpenuhinya seluruh hak-hak karyawan jika skenario PHK memang tidak dapat dihindari. "Jika memang langkah PHK itu tidak bisa dihindari, maka harus dipastikan hak-hak karyawan terpenuhi sesuai Undang-Undang," pungkasnya, menegaskan komitmen DPR terhadap perlindungan pekerja yang terdampak restrukturisasi perusahaan. Foto: Dok SindoNews

Pandangan tersebut disampaikan Bambang Saputra saat meluncurkan dan membedah bukunya yang berjudul "Musyawarah (Syura): Politik Hukum Pembentukan Perundang-undangan yang Dikehendaki Publik" di Tebet, Jakarta Selatan, pada Sabtu (4/7/2026). Dalam acara tersebut, ia menggarisbawahi urgensi perubahan paradigma dalam proses legislasi nasional.

"Saya menerangkan bagaimana konsep ideal menjalankan musyawarah yang mengikuti asas-asasnya yang dipraktikkan dalam sistem ketatanegaraan kita sebagai bangsa Indonesia," ujar Bambang pada kesempatan tersebut. Ia menekankan bahwa musyawarah, dengan prinsip-prinsipnya yang mendalam, harus menjadi tulang punggung dalam setiap tahapan perumusan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bambang, mekanisme pembentukan UU di Tanah Air seharusnya dilaksanakan melalui proses musyawarah yang komprehensif. Ini berarti tidak hanya sekadar memenuhi prosedur formal, tetapi juga benar-benar menginternalisasi asas-asas musyawarah, serta tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya. Konsep ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara aspirasi publik dan produk hukum yang dihasilkan, meminimalisir potensi konflik, dan menghasilkan UU yang benar-benar dikehendaki oleh masyarakat luas.

Edisi tahun ini menjanjikan kembali pengalaman tak terlupakan, menyuguhkan konser musik di bawah langit terbuka dengan latar belakang arsitektur Candi Prambanan yang anggun dan monumental. Festival ini bukan sekadar ajang hiburan, melainkan perayaan yang mempertemukan keindahan alam, warisan budaya, dan talenta musik kelas dunia.

Panggung Prambanan Jazz akan dimeriahkan oleh jajaran artis papan atas, baik dari kancah nasional maupun internasional. Nama-nama besar seperti Tulus, Raisa, Yura Yunita, Maliq & D’Essentials, Dewa 19 feat. Ello, Kahitna, dan Nadin Amizah siap menghibur penonton. Tak ketinggalan, bintang internasional seperti Niki, MLTR, dan The Rose juga akan turut memukau para penggemar, memastikan setiap genre musik terwakili dengan apik. Dengan keberagaman genre musik yang disajikan, festival ini sukses menjadi titik temu bagi berbagai generasi pencinta musik, menciptakan suasana kebersamaan yang unik dan berkesan.

Namun, Prambanan Jazz lebih dari sekadar konser musik. Ia menjelma menjadi platform komprehensif yang mengintegrasikan seni, budaya, pariwisata, serta memberdayakan para pelaku ekonomi kreatif. Setiap penyelenggaraannya, ratusan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal turut berpartisipasi, memamerkan kekayaan kuliner, fesyen, dan produk kriya khas Yogyakarta.

Antusiasme ribuan pengunjung yang datang dari berbagai penjuru daerah tak hanya memeriahkan acara, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap geliat sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat sekitar. Prambanan Jazz Festival 2026 sekali lagi membuktikan diri sebagai agenda budaya dan pariwisata yang tak hanya menghibur, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal dan memperkuat identitas budaya bangsa.

Pernyataan krusial ini disampaikan Gus Irfan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M. Acara penting tersebut disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Kementerian Haji dan Umrah pada Sabtu, 4 Juli 2026, dan menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Menurut Gus Irfan, meskipun upaya keras telah membuahkan hasil dengan menekan angka mortalitas jemaah haji Indonesia hingga sekitar 25 persen pada tahun ini, jumlah jemaah yang wafat masih tergolong tinggi dan memerlukan perhatian serius. "Kesehatan jemaah masih menjadi prioritas utama yang memerlukan penanganan khusus," ujar Gus Irfan, menggarisbawahi urgensi masalah ini.

Konsep istitha’ah kesehatan ini merujuk pada kesiapan fisik dan mental jemaah untuk menjalani seluruh rangkaian ibadah haji yang dikenal berat dan menuntut stamina prima. Mulai dari tawaf, sa’i, hingga wukuf di Arafah, setiap tahapan memerlukan kondisi kesehatan yang optimal agar jemaah dapat menunaikannya tanpa kendala berarti atau risiko kesehatan yang fatal.

Fokus pada istitha’ah kesehatan ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat untuk penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang, dengan target utama menekan angka kematian jemaah hingga seminimal mungkin. Ini adalah komitmen pemerintah untuk memastikan setiap jemaah dapat menunaikan rukun Islam kelima ini dengan aman, nyaman, dan khusyuk, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, dalam keterangannya pada Jumat (3/7/2026), mengonfirmasi bahwa selain Syah Afandin, satu nama lain turut terseret dalam pusaran kasus ini. Dia adalah Yaqub Abdhal Al Mu’arif (YQB), seorang pihak swasta yang juga dikenal sebagai tim sukses Afandin. "Setelah menemukan kecukupan bukti permulaan yang kuat dalam dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Pemkab Langkat, KPK memutuskan untuk menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Sdr SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 dan Sdr YQB," jelas Taufik Husein.

Afandin diduga kuat telah menerima "upeti" atau imbalan ilegal dari YQB terkait sejumlah proyek yang berjalan di Kabupaten Langkat. Dari hasil perhitungan sementara yang dilakukan penyidik, uang haram yang telah diterima Afandin diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini menjadi sorotan tajam, mengingat posisi Afandin sebagai kepala daerah yang seharusnya menjaga integritas pemerintahan.

suaramedia.id – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Kiemas, dengan tegas menolak gagasan untuk mengembalikan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Giri, berbagai kelemahan yang kerap disorot dalam Pilkada langsung, seperti tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang, seharusnya diatasi dengan perbaikan regulasi dan penguatan pengawasan, bukan dengan mengubah fondasi demokrasi yang sudah berjalan.

Giri Ramanda Kiemas menekankan bahwa mengubah sistem Pilkada menjadi tidak langsung bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan yang ada. Ia berpandangan bahwa fokus harus dialihkan pada penguatan kerangka hukum dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. "Memang pilkada langsung ada kelemahan. Kelemahan ini harus kita perbaiki. Perkuat regulasinya, perkuat pengawasan agar pemilu yang kita harapkan jujur dan adil serta bersih bisa terjadi," ujar Giri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilansir suaramedia.id.

Argumentasi utama yang sering digunakan oleh pihak-pihak yang menginginkan Pilkada kembali ke DPRD adalah tingginya biaya penyelenggaraan pemilu. Namun, Giri membantah bahwa biaya tersebut tidak bisa ditekan. Ia menjelaskan bahwa dengan sistem pengawasan yang lebih kuat dan efektif, persoalan biaya politik yang mahal dapat diminimalisir secara signifikan. PDI Perjuangan, kata Giri, tetap berkomitmen pada Pilkada langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat dan upaya untuk terus menyempurnakan proses demokrasi di Indonesia.

Proses pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Purwakarta tersebut berlangsung intens di Jakarta. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, Bupati Saepul Bahri tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung diterima oleh pihak Itjen. Sesi interogasi berlangsung cukup panjang hingga pukul 17.00 WIB, di mana kurang lebih 60 pertanyaan diajukan untuk menggali lebih dalam duduk perkara polemik lagu tersebut.

Materi pemeriksaan difokuskan pada dua aspek krusial. Pertama, bagaimana proses kreatif dan penciptaan lagu "Lalaki Langit, Lalanang Bejat" itu sendiri. Kedua, mekanisme serta jalur publikasi lagu tersebut melalui platform media sosial yang kemudian menjadi sumber kegaduhan. Kemendagri ingin memastikan apakah ada pelanggaran etika atau regulasi dalam proses tersebut, mengingat status Saepul Bahri sebagai pejabat publik.

Di penghujung pemeriksaan yang melelahkan, Bupati Purwakarta menunjukkan sikap yang sangat kooperatif. Ia secara terbuka menyatakan penyesalannya atas polemik yang terjadi dan mengakui adanya kekeliruan dalam tindakan yang telah ia lakukan. Pengakuan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan menjadi langkah awal penyelesaian masalah yang sempat menyita perhatian publik tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pengakuan tersebut kini menjadi bekal berharga bagi penyidik dalam mendalami kasus yang tengah bergulir. "Apa yang disampaikan tersebut tentu menjadi pengayaan informasi bagi penyidik," ujar Budi dalam keterangannya, Jumat lalu.

Budi menambahkan, fokus utama penyidik adalah menelusuri korelasi antara uang dalam amplop yang diserahkan bupati dengan proses pelepasan izin kawasan hutan di wilayah tersebut. Indikasi adanya keterkaitan antara pemberian uang dan kebijakan strategis pemerintah daerah menjadi poin krusial yang akan diinvestigasi secara mendalam.

Lebih lanjut, Budi membeberkan bahwa berdasarkan informasi awal yang telah diterima pihaknya, terdapat dugaan pengumpulan uang oleh Suhardiman dari sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di Kuansing. Informasi ini menguatkan dugaan adanya praktik tidak wajar dalam pengelolaan dana di lingkungan pemerintahan kabupaten tersebut.

Menyikapi hal ini, KPK menyatakan kesiapannya untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang dinilai relevan dan dapat memberikan penjelasan komprehensif terkait aliran dana tersebut. "Sehingga penyidik tentu terbuka untuk melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang dapat menjelaskan hal tersebut," tegas Budi, menandakan komitmen KPK untuk membongkar tuntas kasus ini.

Sebelumnya, Raja Juli Antoni sendiri telah mengakui insiden pemberian amplop tersebut. Namun, ia mengklaim bahwa uang dalam amplop itu telah dikembalikan 17 hari sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Pengakuan Menhut ini diharapkan dapat memberikan titik terang baru dalam penyelidikan KPK terkait dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pantauan suaramedia.id di lokasi menunjukkan, Afandin tiba dengan menggunakan sebuah mobil minibus berwarna hitam pekat sekitar pukul 14.22 WIB. Berbeda dari prosedur biasa, ia tidak diturunkan di lobi utama. Sebaliknya, kendaraan yang membawanya langsung melaju tanpa henti menuju area basement Gedung Merah Putih KPK, mengindikasikan pemeriksaan intensif akan segera dimulai tanpa banyak interaksi publik.

Juru Bicara KPK, dalam keterangannya kepada awak media, mengonfirmasi kedatangan Syah Afandin. "Bupati Langkat, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, sudah tiba di gedung KPK Merah Putih, sekitar pukul 14.30 WIB," jelasnya. Ia menambahkan bahwa proses selanjutnya adalah pemeriksaan mendalam untuk mengungkap lebih jauh dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkannya. "Yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami dugaan praktik rasuah yang terjadi," pungkasnya, tanpa merinci lebih lanjut terkait materi pemeriksaan.

Sebelumnya, KPK telah melakukan OTT di wilayah Sumatera Utara dan mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Langkat Syah Afandin. Informasi yang beredar menyebutkan, dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik KPK juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga terkait dengan praktik suap atau gratifikasi. Kedatangan Syah Afandin ke markas KPK ini diharapkan dapat membuka tabir lebih terang mengenai kasus yang menjeratnya.