suaramedia.id – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melalui Koordinatornya, Boyamin Saiman, secara tegas menyoroti dugaan praktik rasuah dalam proyek pembangunan ribuan rumah bagi eks pejuang Timor Timur. Proyek ambisius senilai sekitar Rp400 miliar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022-2023, kini menjadi pusat perhatian atas potensi penyalahgunaan dana yang merugikan negara.

Dalam pernyataannya yang diterima suaramedia.id baru-baru ini, Boyamin mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera mengambil alih penanganan kasus ini. Menurutnya, langkah ini krusial demi menjamin kepastian hukum, terutama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja dilantik. "Kepastian hukum ini, lanjut Boyamin, sangat vital agar Presiden dapat mengambil keputusan yang tepat jika kelak terbukti ada pembantunya dalam kabinet yang terseret dalam pusaran korupsi ini," ujarnya.

MAKI juga mendesak agar proses hukum tidak dibiarkan berlarut-larut dan harus ditelusuri hingga akar-akarnya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam penanganan perkara ini. Boyamin secara tegas mengingatkan Kejaksaan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan hukum berjalan tanpa adanya perlakuan istimewa atau upaya untuk melindungi pihak-pihak tertentu. "Jangan sampai ada upaya untuk melindungi atau menyelamatkan seseorang dari kasus dugaan korupsi ini," tegas Boyamin, mengutip pernyataannya.

Dua pegawai pajak yang kini berstatus tersangka tersebut diidentifikasi dengan inisial SR dan BP. Keduanya diduga terlibat dalam praktik transfer pricing PT TPL yang disinyalir merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Purbaya, dalam keterangannya di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026), menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku.

"Kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku," ujar Purbaya. Ia juga menekankan bahwa tindakan kedua individu tersebut merupakan kasus oknum dan tidak mencerminkan integritas seluruh pegawai pajak. Purbaya mengimbau masyarakat agar tidak menggeneralisasi dan menyamaratakan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Purbaya, mayoritas aparatur perpajakan tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya. "Tidak semua orang pajak seperti itu karena sifatnya oknum," tegasnya, seraya menambahkan bahwa Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus membersihkan institusi dari praktik-praktik korupsi. Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola perpajakan di Indonesia.

Pesan penting tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato Penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 serta Nota Keuangan. Acara berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo dengan lugas menyatakan, "Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja." Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menerapkan efisiensi anggaran secara menyeluruh, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi publik.

Kebijakan ini mencerminkan visi Prabowo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih hemat dan fokus pada substansi, ketimbang seremonial belaka. Dengan demikian, diharapkan dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk program-program prioritas yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak, seperti peningkatan infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan.

Puan Maharani menyatakan rasa syukurnya atas apresiasi yang disampaikan Prabowo. Menurutnya, dalam membangun bangsa dan negara, semua pihak harus terlibat aktif, terlepas dari apakah mereka berada di dalam atau di luar pemerintahan. "Ya, alhamdulillah, terima kasih, bahwa dalam membangun bangsa dan negara kami meyakini bahwa tidak bisa sendiri-sendiri," ujar Puan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026).

Puan menambahkan, meskipun terdapat perbedaan pandangan atau posisi politik, selama tujuannya adalah untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, sinergi dan kekompakan mutlak diperlukan. "Jadi, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa apa pun perbedaan yang ada, namun selama itu adalah untuk bangsa dan negara, ya tentu saja kita harus bisa kompak gitu, bersama-sama," jelasnya.

Menanggapi pernyataan Prabowo yang mengaitkan program-programnya dengan semangat Marhaen, Puan kembali menunjukkan sambutan hangat. Ia menegaskan bahwa PDIP akan senantiasa siap memberikan dukungan terhadap setiap kebijakan pemerintah, selama kebijakan tersebut berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

"Ya pastinya kan selama itu adalah untuk kepentingan rakyat, Pak Prabowo kan menyampaikan bahwa kita sama. Bahwa ya semuanya itu adalah semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara," tegas Puan. Ia kembali menekankan komitmen PDIP untuk selalu bergotong royong dan bahu-membahu dalam mendukung inisiatif pemerintah yang bertujuan mulia bagi kemajuan bangsa dan negara, tanpa memandang posisi politik di dalam atau di luar pemerintahan. Semangat kebersamaan ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo melukiskan gambaran pilu realita pendidikan di pelosok negeri. "Pernahkah Anda membayangkan setiap pagi siswa yang tinggal di pelosok harus melewati sungai hanya untuk bisa sampai ke sekolah?" tanyanya retoris, menggugah kesadaran para hadirin. Bagi sebagian anak Indonesia, berangkat sekolah bukan sekadar rutinitas bangun pagi, mengenakan seragam, lalu berjalan menuju kelas. Lebih dari itu, ini adalah sebuah perjuangan yang penuh risiko dan tantangan.

"Ada yang harus melewati jembatan rusak. Ada yang harus berpegangan tali. Ada yang harus menyeberangi sungai dengan risiko hanyut hanya untuk bisa mengikuti pelajaran," ungkap Prabowo dengan nada prihatin. Ia menekankan bahwa di balik segala rintangan tersebut, para pelajar ini memiliki tujuan yang sama mulianya dengan anak-anak di perkotaan: ingin belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama tanpa harus mempertaruhkan nyawa.

Menyikapi kondisi tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa cerita tentang pembangunan jembatan desa bukan hanya sekadar kisah infrastruktur belaka, melainkan cerminan komitmen nyata pemerintah. Pemerintah, dengan dukungan penuh dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), telah mengambil langkah konkret. Hingga saat ini, sekitar 3.300 jembatan desa telah berhasil dibangun, dengan target ambisius mencapai 5.000 jembatan di seluruh pelosok negeri.

"Kalau hanya melihat angkanya, kita mungkin melihat ribuan jembatan. Tapi, kalau melihat dari sisi anak-anak yang setiap hari menggunakannya, kita melihat sesuatu yang berbeda," pungkas Presiden. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa setiap jembatan yang dibangun adalah jembatan harapan, yang membuka akses pendidikan dan masa depan yang lebih cerah bagi ribuan anak bangsa yang selama ini terisolasi. Ini adalah investasi nyata pada generasi penerus, bukan sekadar proyek fisik, melainkan jembatan menuju cita-cita.

Setelah menuntaskan pidato kenegaraan yang memaparkan visi dan arah pemerintahan, Presiden Prabowo turun dari mimbar kehormatan. Suasana sidang yang baru saja ditutup oleh Ketua DPD Sultan Najamuddin, sontak berubah menjadi lebih cair saat para hadirin mulai berinteraksi.

Dengan langkah pasti, Presiden Prabowo menyalami sejumlah tokoh dan tamu undangan yang hadir, bergerak perlahan menuju barisan kursi para mantan pemimpin bangsa. Di antara deretan tokoh penting tersebut, perhatian tertuju pada interaksinya dengan Presiden Joko Widodo.

Momen tersebut terekam jelas dalam siaran YouTube yang dipantau suaramedia.id. Presiden Prabowo mengawali dengan memberikan hormat kepada Presiden Jokowi, sebuah gestur penghormatan yang langsung dibalas dengan anggukan dan hormat serupa dari Jokowi. Keduanya kemudian berjabat tangan erat, diiringi senyum hangat. Tak hanya itu, sebuah gestur jempol dari salah satu pihak, yang kemudian dibalas, semakin mempertegas suasana keakraban dan dukungan yang terpancar di antara kedua pemimpin tersebut.

Interaksi singkat namun penuh makna ini menjadi sorotan, menggarisbawahi kesinambungan kepemimpinan dan semangat persatuan di tengah dinamika politik nasional.

Menurut Rivai, secara fundamental, pintu praperadilan akan tertutup secara otomatis dan tidak dapat diajukan lagi apabila pokok perkara sudah mulai disidangkan di pengadilan. Ini adalah prinsip dasar yang harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

"Kami meyakini betul bahwa sebenarnya kalau perkara sudah dipersidangkan, itu sudah tidak boleh lagi dilakukan pra (praperadilan)," ujar Rivai, menekankan keyakinannya terhadap interpretasi hukum yang berlaku.

Pernyataan Rivai ini muncul dalam diskusi panel bertajuk "Praperadilan Berulang, Hak atau Siasat Roy Cs?" yang disiarkan oleh iNews. Diskusi tersebut mengupas tuntas polemik seputar pengajuan praperadilan yang kerap dilakukan secara berulang, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik.

Meski demikian, pihak Roy Suryo dkk. sebelumnya sempat berargumen bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru memang memungkinkan pengajuan praperadilan secara berulang. Pandangan ini tentu bertolak belakang dengan penegasan yang disampaikan oleh pengacara Jokowi.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya interpretasi hukum yang berbeda terkait batasan pengajuan praperadilan, terutama setelah pokok perkara memasuki tahap persidangan. Hal ini menjadi sorotan penting dalam upaya menjaga kepastian hukum dan efisiensi proses peradilan di Indonesia.

Dengan raut wajah yang tampak lelah, Yuddy Renaldi mengungkapkan kondisi kesehatannya yang memprihatinkan. "Ya doakan saja saya sehat, menghadapi proses ini. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih. Saya ada kanker prostat," ujarnya singkat kepada awak media yang mengerumuninya setelah menjalani pemeriksaan maraton.

Pernyataan Yuddy ini sejalan dengan keterangan dari kuasa hukumnya, Arief Sulaeman. Arief menjelaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap kliennya sempat terhenti di tengah jalan lantaran kondisi kesehatan Yuddy yang sempat menurun drastis. Kondisi tersebut membuat penyidik KPK memutuskan untuk menunda kelanjutan pemeriksaan.

"Untuk sementara dilanjutkan pemeriksaan selanjutnya mungkin di minggu depan lagi," terang Arief, mengindikasikan bahwa Yuddy akan kembali menjalani pemeriksaan dalam waktu dekat. Penundaan ini menjadi salah satu pertimbangan mengapa Yuddy tidak ditahan pasca-pemeriksaan perdananya sebagai tersangka.

Kasus yang menjerat Yuddy Renaldi berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di PT BJB. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi secara detail terkait alasan tidak ditahannya Yuddy, selain pertimbangan kesehatan yang diungkapkan pihak tersangka dan kuasa hukumnya. Publik kini menanti perkembangan lebih lanjut dari kasus ini, terutama terkait status penahanan Yuddy Renaldi di kemudian hari.

Dina Masyusin, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sekaligus Sekretaris Wilayah Partai Perindo DKI Jakarta, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah manifestasi konkret dari upaya partai dalam merangkul suara dan aspirasi kaum milenial dan Gen Z. Menurutnya, kepedulian generasi muda terhadap dinamika politik saat ini semakin menguat, menjadikannya momentum krusial untuk melibatkan mereka secara aktif.

“Ini adalah bimbingan teknis kader muda Partai Perindo yang kami selenggarakan di Jakarta Barat,” ujar Dina, Kamis (13/8/2026). Ia menambahkan, “Sebagai pengurus dan Sekretaris Wilayah DKI Jakarta, saya memiliki tanggung jawab besar untuk membesarkan Partai Perindo, khususnya di wilayah Ibu Kota ini.”

Melalui Bimtek ini, Partai Perindo tidak hanya membekali para kader dan saksi dengan pengetahuan teknis kepartaian, tetapi juga menanamkan semangat kepemimpinan dan partisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Fokus pada anak muda diharapkan dapat menciptakan agen perubahan yang inovatif dan responsif terhadap berbagai tantangan sosial dan politik di masa depan. Langkah ini juga sejalan dengan visi partai untuk menjadi wadah bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk kaum muda yang kini semakin vokal dan kritis terhadap isu-isu publik. Dengan demikian, Partai Perindo optimis bahwa keterlibatan aktif generasi muda akan membawa energi baru dan perspektif segar dalam kancah perpolitikan Jakarta, sekaligus memastikan representasi yang lebih inklusif di masa mendatang.

RUU Ketenagakerjaan ini bukan sekadar inisiatif legislatif biasa, melainkan amanat langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan batas waktu hingga 31 Oktober 2026 bagi DPR untuk membentuk regulasi ketenagakerjaan yang berdiri sendiri, terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya menuai banyak kontroversi.

Selain Dasco, pertemuan krusial ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan. Mereka bersama-sama mendengarkan masukan dan pandangan dari para pimpinan konfederasi, federasi, serta serikat pekerja yang datang mewakili jutaan buruh di seluruh Indonesia. Kehadiran berbagai elemen buruh ini menunjukkan urgensi dan harapan besar yang digantungkan pada RUU baru ini.

Dasco memaparkan bahwa kerangka awal RUU ini, yang dirancang oleh Badan Keahlian DPR, telah tersusun dalam 19 bab dan 224 pasal. Proses pembahasannya sendiri telah bergulir di Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR. Namun, ia menekankan bahwa masukan dari berbagai elemen buruh masih sangat dinantikan dan akan menjadi fondasi penting dalam penyempurnaan draf. "Kami berkomitmen untuk menampung seluruh aspirasi agar undang-undang ini benar-benar mencerminkan keadilan dan perlindungan bagi pekerja," ujar Dasco.

Namun, di balik optimisme parlemen, suara tegas dari perwakilan buruh tak luput dari perhatian. Mereka menyuarakan kekhawatiran mendalam, secara eksplisit mengingatkan agar pembahasan RUU Ketenagakerjaan ini tidak meniru pola kontroversial Undang-Undang Cipta Kerja yang sempat menuai kritik karena prosesnya yang terkesan tertutup dan terburu-buru, bahkan hingga "dibahas tengah malam dari hotel ke hotel". Tuntutan utama mereka adalah transparansi penuh, partisipasi aktif, dan substansi yang adil serta berpihak pada hak-hak pekerja.

Dengan tenggat waktu dari Mahkamah Konstitusi yang semakin mendekat, DPR kini berada dalam tekanan untuk segera menuntaskan RUU Ketenagakerjaan. Keseimbangan antara kecepatan pembahasan, substansi yang berpihak pada keadilan buruh, serta proses yang transparan dan partisipatif, akan menjadi penentu apakah undang-undang ini dapat diterima luas dan menjawab harapan jutaan pekerja di Indonesia.