Dalam sebuah diskusi bertajuk "Merawat Jagat, Melupakan Umat? Peradaban Global Minus Pemberdayaan Lokal" di Universitas Indonesia (UI) Kampus Salemba, Jakarta, Sabtu (25/7/2026), Robikin menekankan bahwa Muktamar NU 2026 tidak boleh dipandang sekadar sebagai ajang suksesi kepemimpinan. "Muktamar sekali lagi bukan sekadar memilih Rais Aam atau Ketua Umum," ujarnya, "Muktamar adalah kesempatan memperbarui kontrak pengabdian, momentum mengevaluasi perjalanan organisasi, tata kelola, dan juga marwah NU."

Robikin, yang hadir dalam Rembug Warga NU Seri 4 yang diselenggarakan Forum Bersama (Forbes) NU 26, tidak menahan diri untuk mengungkapkan kekecewaannya. "Marwah NU telah tercabik-cabik hanya karena konflik elite PBNU," tegasnya dengan nada prihatin. "Kita semuanya malu, sampean semuanya pasti merasakan. Saya termasuk yang menjadi bagian yang menanggung rasa malu itu sedemikian rupa."

Lebih lanjut, Robikin mengingatkan bahwa kebesaran Nahdlatul Ulama tidak terletak pada seberapa besar panggung atau kekuasaan yang dimiliki, melainkan pada seberapa besar manfaat yang mampu diberikan kepada umat. "Marwah NU tidak lahir dari besarnya panggung yang kita miliki, tetapi dari besarnya manfaat yang kita berikan," pungkasnya. Ia menambahkan, "Peradaban tidak dibangun dengan meninggalkan umat, melainkan dengan memuliakan umat. Umat yang kuat akan melahirkan peradaban yang bermartabat."

Informasi mengenai wafatnya Troy Pantouw ini pertama kali tersebar melalui unggahan resmi di akun Instagram Otorita IKN, @ikn_id, serta akun pribadi Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono (@basukihadimuljono). Unggahan tersebut menyampaikan rasa duka mendalam atas kepergian sosok yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi dan visi IKN kepada publik.

"Turut berduka cita atas berpulangnya Troy Harold Yohanes Pantouw, Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik," demikian bunyi pesan yang diunggah oleh akun Instagram @ikn_id, sebagaimana yang terpantau pada Sabtu (25/7/2026). Kepergian Troy Pantouw tentu meninggalkan duka mendalam bagi jajaran Otorita IKN dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.

Troy Pantouw dikenal sebagai komunikator ulung yang memiliki peran vital dalam menjelaskan berbagai kebijakan dan perkembangan IKN kepada masyarakat. Dedikasinya dalam membangun citra positif dan transparansi IKN akan selalu dikenang. Proses pemulangan jenazah ke Jakarta diharapkan berjalan lancar, memberikan kesempatan bagi keluarga, kerabat, dan rekan kerja untuk memberikan penghormatan terakhir.

Koordinator Tim 9 Kejagung, Rudi Margono, menegaskan bahwa penempatan Febrie di Rutan KPK adalah langkah yang sangat dipertimbangkan dan memiliki dasar yang kuat. Menurut Rudi, keputusan ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan demi menjamin beberapa aspek krusial dalam proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan, juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga," ujar Rudi, seperti dikutip suaramedia.id pada Sabtu (25/7/2026). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa penahanan di Rutan KPK merupakan bagian dari upaya Kejagung untuk memastikan keamanan Febrie sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap penanganan kasusnya.

Lebih lanjut, penempatan Febrie di Rutan KPK juga dianggap esensial untuk menjamin kelancaran seluruh tahapan hukum. Kejagung berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap prosedur yang dilalui Febrie, yang kini berstatus tersangka dan tahanan, berjalan sesuai koridor hukum tanpa hambatan. Rudi Margono memastikan bahwa setiap aspek penahanan eks pejabat tinggi Kejagung ini telah melalui kajian dan pertimbangan yang matang.

suaramedia.id – Para pemilik aset fantastis berupa uang tunai dalam bentuk dolar Singapura dan Amerika Serikat, serta emas seberat 74 kilogram yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, dipastikan akan mengajukan gugatan praperadilan. Gugatan ini menargetkan penyitaan aset tersebut dan akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu secepat-cepatnya. Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum Don Ritto, Handika Hanggowongso, dalam keterangan pers yang diterima suaramedia.id.

Handika Hanggowongso menjelaskan bahwa Tim 9 Kejaksaan Agung dinilai telah mengambil keputusan secara prematur dengan secara langsung mengaitkan aset-aset tersebut dengan Febrie Adriansyah. "Kami melihat ada keputusan yang terburu-buru dari Tim 9 Kejagung dalam mengaitkan aset-aset ini dengan klien kami," ujar Handika, mengutip pernyataan para pemilik aset. "Sebagai respons atas penyitaan yang kami anggap tidak tepat ini, para pemilik emas dan uang tunai, baik dolar Singapura maupun dolar Amerika, akan segera mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan."

Meskipun demikian, Handika belum dapat merinci kapan tepatnya gugatan praperadilan tersebut akan didaftarkan. Ia hanya menekankan bahwa proses hukum ini akan diupayakan sesegera mungkin. Handika juga menyatakan pemahamannya terhadap posisi Tim 9 Kejagung yang mungkin berada di bawah tekanan dalam menangani kasus ini, namun hal tersebut tidak lantas membenarkan tindakan penyitaan yang dinilai tergesa-gesa.

Langkah hukum ini diprediksi akan membuka babak baru dalam kasus penyitaan aset yang menarik perhatian publik. Para pemilik aset berharap gugatan praperadilan ini dapat mengembalikan hak mereka atas barang-barang yang disita, sekaligus menguji prosedur penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung.

Febrie Adriansyah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 23.23 WIB. Ia diangkut menggunakan mobil tahanan khusus milik Kejaksaan Agung. Berdasarkan pantauan langsung tim suaramedia.id di lokasi, saat turun dari kendaraan, tangan Febrie terlihat bebas tanpa borgol. Hal yang lebih menarik perhatian adalah absennya rompi tahanan yang menjadi ciri khas bagi setiap individu yang baru saja ditetapkan sebagai tahanan dan dibawa ke rutan.

Situasi ini memicu berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat dan pengamat hukum. Umumnya, tersangka yang baru ditahan akan diperlakukan sesuai standar operasional prosedur, termasuk mengenakan rompi tahanan dan diborgol saat dipindahkan atau diperlihatkan di depan publik. Kejaksaan Agung sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan di balik perlakuan khusus ini terhadap mantan Jampidsus tersebut.

Penahanan Febrie Adriansyah di Rutan KPK ini menambah daftar panjang pejabat tinggi yang harus berurusan dengan hukum. Namun, perlakuan yang berbeda dalam proses penahanannya kali ini tentu akan menjadi bahan perbincangan dan menuntut transparansi lebih lanjut dari pihak berwenang. Publik menantikan keterangan resmi dari Kejaksaan Agung terkait kasus yang menjerat Febrie Adriansyah serta alasan di balik prosedur penahanan yang terkesan istimewa ini.

"Saya dan tim baru saja menerima mandat sebagai advokat untuk Bapak FA (Febrie Adriansyah)," ujar Febri Diansyah kepada awak media di kompleks Kejaksaan Agung, menegaskan keterlibatannya dalam proses hukum yang tengah dihadapi kliennya.

Febri Diansyah menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap mantan Jampidsus tersebut berlangsung cukup intensif, menghabiskan waktu hingga sepuluh jam penuh. Selama durasi pemeriksaan yang panjang itu, Febrie Adriansyah disebut telah memberikan semua keterangan yang ia ketahui dengan sikap yang sangat kooperatif. Kehadiran Febri Diansyah sebagai pendamping hukum diharapkan dapat memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum dan transparan.

Febrie Adriansyah terlihat keluar dari lobi bawah Gedung Utama Kejagung sekitar pukul 23.02 WIB. Dengan pengawalan ketat, ia sempat memberikan sedikit pernyataan sebelum langsung digiring menuju mobil tahanan. Uniknya, Febrie tidak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye maupun borgol di tangannya, sebuah pemandangan yang jarang terjadi dalam penahanan kasus besar seperti ini.

Penahanan Febrie Adriansyah merupakan bagian dari pengembangan kasus yang sebelumnya ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kejagung menerima pelimpahan dua tersangka dalam perkara ini, yakni Febrie Adriansyah sendiri dan seorang pihak swasta bernama Don Ritto. Langkah ini menunjukkan keseriusan Kejagung dalam menuntaskan dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat tinggi.

Lebih lanjut, Kejagung telah menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru yang mengindikasikan keterlibatan Febrie dalam berbagai skandal besar. Ketiga Sprindik tersebut mencakup dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN yang sempat menyebabkan blackout atau pemadaman listrik massal, serta kasus mega korupsi ASABRI yang telah lama menjadi perhatian nasional.

Kasus ini diperkirakan akan terus bergulir dan membuka tabir baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, mengingat rekam jejak Febrie Adriansyah sebagai mantan Jampidsus yang pernah menangani banyak kasus besar.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, baru-baru ini. Menurut Anang, langkah pemeriksaan terhadap Nanik S Deyang sangat bergantung pada sejauh mana keterangan yang bersangkutan dianggap esensial untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut. "Mungkin ke depan bisa saja (diperiksa) kalau memang keterangannya diperlukan untuk pembuktian," tegas Anang kepada awak media.

Kendati demikian, Anang menambahkan bahwa hingga saat ini, tim penyidik belum menjadwalkan pemanggilan khusus untuk Nanik. Fokus utama penyidik masih tertuju pada dinamika dan perkembangan proses penyidikan yang sedang berjalan intensif. Penyelidikan program MBG, yang bertujuan mulia namun diduga tercoreng praktik korupsi, terus bergulir untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan memastikan keadilan ditegakkan.

Keputusan pengadaan ini menandai komitmen serius pemerintah dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan udara. M-346 F Block 20 diharapkan menjadi tulang punggung utama dalam kurikulum pelatihan pilot tempur, memastikan transisi yang mulus bagi para penerbang menuju kokpit jet-jet tempur modern yang lebih kompleks. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan adaptasinya yang tinggi, mampu mensimulasikan berbagai skenario pertempuran canggih.

Momen penting penandatanganan kontrak pembelian berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 21 Juli 2026. Acara bersejarah tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, menunjukkan tingkat prioritas tinggi yang diberikan pemerintah terhadap program ini.

Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, menegaskan bahwa akuisisi ini merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang peningkatan kemampuan pertahanan nasional. Menurut Rico, modernisasi alutsista dilakukan secara bertahap dan terukur, disesuaikan dengan kebutuhan operasional serta ancaman yang berkembang. Penandatanganan kontrak untuk 12 unit M-346F Block 20 dari Leonardo ini menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut.

Leonardo M-346 F Block 20 bukan sekadar pesawat latih biasa. Dengan konfigurasi ‘F’ yang berarti Fighter, varian ini dilengkapi kemampuan tempur ringan multiperan, memungkinkannya tidak hanya berfungsi sebagai platform pelatihan canggih tetapi juga dapat dioperasikan dalam misi dukungan udara taktis jika diperlukan. Langkah ini sejalan dengan upaya Kemhan untuk memastikan TNI AU memiliki armada yang relevan dan mampu bersaing di kancah global.

Dalam rangka memperdalam informasi, KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah individu penting sebagai saksi pada Kamis, 23 Juli 2026. Di antara para saksi yang diperiksa adalah Dalu Agung Darmawan, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Direktur Jenderal Penataan Agraria. Turut diperiksa pula Suprapto, Kasubdit Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan, serta Donny August Satriayudha, Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan.

Menurut keterangan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Jumat, 24 Juli 2026, para saksi dimintai klarifikasi seputar pertemuan yang melibatkan SA selaku Bupati, Ketua DPRD, serta beberapa pejabat Pemkab Kuansing lainnya, dengan RJA sebagai Menteri Kehutanan beserta jajaran pejabat di lingkungan Kemenhut. Pertemuan yang menjadi fokus penyelidikan ini dilaporkan terjadi di Kantor Kementerian Kehutanan Jakarta pada Selasa, 11 Maret 2025.

Dugaan kuat adanya pembahasan terkait alih fungsi hutan ini menjadi salah satu titik krusial yang didalami KPK dalam upaya membongkar praktik korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kelestarian lingkungan. KPK terus berkomitmen untuk mengungkap tuntas setiap indikasi penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat publik.