Dengan berlakunya aturan baru tersebut, Roy Suryo dipastikan akan langsung menghadapi sidang pokok perkara terkait isu ijazah Presiden Jokowi. Sidang utama ini dijadwalkan berlangsung pada 17 September 2026. "Mas Roy Suryo tidak lagi bisa mengajukan praperadilan. Karena kenapa? Tentu ketika Mas Roy Suryo dengan sudah keluarnya SEMA," jelas Firman dalam sebuah program interupsi di iNews, Kamis (3/9/2026).

Firman menambahkan, SEMA tersebut secara tegas mengatur batasan pengajuan praperadilan, sehingga menutup peluang bagi Roy Suryo untuk melanjutkan upaya hukumnya di tahap praperadilan. "Pokoknya terkait praperadilan disampaikan sebagaimana di SEMA. Nah, itu sudah akhir dari Mas Roy punya praperadilan," tegasnya.

Pernyataan Firman Pangaribuan ini menandai babak baru dalam kasus yang menyita perhatian publik. Setelah melalui proses praperadilan yang panjang, fokus kini beralih ke persidangan pokok perkara yang akan mengupas tuntas tuduhan seputar keabsahan ijazah Presiden Jokowi. Roy Suryo kini harus mempersiapkan diri untuk menghadapi persidangan utama tersebut.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor PBNU, Jakarta, pada Kamis (3/9/2026), Gus Ipul menjelaskan bahwa tim formatur memiliki tenggat waktu satu bulan pasca-muktamar untuk merampungkan susunan kepengurusan. Ia menambahkan, keputusan final akan berada di tangan Rais Aam, Ketua Umum terpilih, serta para anggota formatur pendamping yang telah ditetapkan dalam forum muktamar.

"Ya, diserahkan sepenuhnya kepada Rais Aam dan Ketua Umum terpilih beserta pendamping formatur yang telah ditetapkan pada Muktamar. Kita tunggu saja, kita serahkan sepenuhnya dan diberi waktu satu bulan setelah selesai Muktamar," ujar Gus Ipul.

Ketika ditanya mengenai detail komposisi tim formatur, termasuk potensi keterlibatan perwakilan perempuan dan generasi muda dalam struktur PBNU mendatang, Gus Ipul mengaku belum bisa memberikan kepastian. Ia menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi domain dan wewenang tim formatur yang telah ditunjuk.

"Oh belum, belum tahu, belum tahu. Karena kami, Gus Gudfan dan yang lain-lain ini bukan bagian dari tim formatur. Sebagai santri, kami hanya bisa menunggu dan mempercayakan sepenuhnya proses ini," tutur Gus Ipul, menekankan sikap pasrah dan keyakinannya terhadap kinerja tim formatur.

Menurut Roy Suryo, tidak ada alasan yang dapat membenarkan ketidakhadiran Jokowi dalam persidangan ini. "Kalau tadi bahwa akan hadir, harus hadir. Jadi Jokowi itu harus hadir," kata Roy Suryo dalam program "Interupsi" di iNews pada Kamis (3/9/2026). Program tersebut mengangkat tema provokatif: "Babak Akhir Roy Suryo, Ijazah Jokowi Terungkap?".

Roy Suryo juga menyoroti kemungkinan alasan bentrok jadwal yang mungkin diajukan. Ia menjelaskan bahwa pada tanggal 17 September 2026, dirinya sendiri baru akan mendengarkan pembacaan dakwaan. Sementara itu, kasus dr. Tifa, yang juga terkait isu ijazah, sudah memasuki periode kedua pembacaan nota perlawanan. "Kalau dikatakan akan berbarengan, gimana bisa berbarengan? Tanggal 17 itu saya baru akan dibacakan dakwaannya. Sementara dr. Tifa sudah masuk pada periode kedua, ya, membacakan nota perlawanannya," ujarnya, menekankan perbedaan tahapan proses hukum yang sedang berjalan.

Desakan ini muncul di tengah proses hukum yang menjerat Roy Suryo. Sebelumnya, babak praperadilan terkait kasusnya telah berakhir menyusul terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2026, sebagaimana diungkapkan oleh pengacara Jokowi. Kini, perhatian publik tertuju pada sidang pokok perkara yang akan datang, dengan tuntutan kehadiran Presiden Jokowi menjadi sorotan utama.

suaramedia.id – JAKARTA – Sebuah kesaksian mengejutkan mewarnai lanjutan sidang kasus dugaan korupsi terkait kuota haji tambahan. Nur Faidizin, yang dikenal sebagai Nanang, seorang staf dari biro perjalanan Pesona Mozaik, secara terang-terangan mengakui telah menyerahkan dana tunai senilai total 75 ribu dolar Amerika Serikat (AS) kepada Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pengakuan ini disampaikan Nanang saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yang berlangsung di Jakarta, baru-baru ini. Ia merinci bahwa proses penyerahan uang tersebut terjadi dalam dua kesempatan berbeda sepanjang tahun 2023.

Ketika Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan, "Siapa yang Bapak berikan uang itu?", Nanang tanpa ragu membenarkan dan menyebut nama Gus Alex sebagai penerima. Kesaksian ini sontak menjadi sorotan utama dalam rangkaian persidangan yang tengah bergulir.

Kasus ini menyeret beberapa figur penting ke meja hijau. Selain Ishfah Abidal Azis, para terdakwa lainnya meliputi mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, serta Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.

Persidangan ini terus bergulir untuk mengungkap lebih jauh dugaan penyelewengan dalam pengelolaan kuota haji tambahan, dengan fokus pada aliran dana yang mencurigakan serta peran berbagai pihak yang terlibat. Pengakuan Nanang diharapkan dapat membuka tabir lebih lebar mengenai praktik korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Gus Falah menjelaskan di Jakarta pada Rabu (2/9/2026) bahwa daftar 13 jenis tindak pidana yang sebelumnya dirumuskan dalam draf RUU inisiatif DPR bukanlah angka mati. Daftar tersebut sangat mungkin untuk bertambah atau berkurang seiring dengan pembahasan intensif antara DPR dan pemerintah. Fleksibilitas ini menjadi kunci, mengingat substansi utama dari RUU Perampasan Aset adalah pemulihan kerugian negara.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya fleksibilitas tersebut. Menurutnya, esensi utama dari RUU Perampasan Aset adalah untuk memulihkan kerugian yang diderita negara akibat berbagai tindakan ilegal yang merusak tata kelola pemerintahan dan mengganggu kepentingan publik. Oleh karena itu, cakupan tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset tidak bisa dianggap sebagai rumusan final yang tidak bisa diubah.

"Adanya 13 tindak pidana yang dirumuskan dalam draf RUU Inisiatif DPR bukanlah hal yang kaku, bisa berubah. Apakah bertambah atau berkurang. Karena inti dari pokok dari proses perampasan aset adalah ketika kerugian terhadap negara terjadi, karena adanya tindakan ilegal dalam proses tata kelola dan kepentingan umum sangat terganggu," ujar Gus Falah, sebagaimana dikutip dari keterangannya.

Potensi masuknya judi online ke dalam RUU ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR dalam memberantas kejahatan siber yang masif dan merugikan masyarakat serta negara. Dengan adanya payung hukum perampasan aset, diharapkan para pelaku judi online tidak hanya dijerat pidana penjara, tetapi juga aset hasil kejahatannya dapat disita untuk dikembalikan kepada negara. Langkah ini diharapkan mampu memberikan efek jera yang lebih kuat dan memutus mata rantai pendanaan kejahatan terorganisir di balik praktik judi online.

Dalam pertemuan tersebut, Putin secara tegas menyatakan bahwa Rusia memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kemitraan dengan Indonesia di berbagai sektor strategis. Selain fokus pada pembangunan kapal dan energi nuklir, kerja sama juga akan diperluas ke bidang pertanian dan teknologi digital, menandakan potensi sinergi yang komprehensif antara kedua negara.

"Kami menaruh perhatian besar pada pengembangan kerja sama bilateral di sektor pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir," ujar Putin, sebagaimana dikutip dari sumber terpercaya. Penekanan pada energi nuklir mengindikasikan langkah signifikan Rusia dalam membantu Indonesia memenuhi kebutuhan energi masa depan yang bersih dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kapasitas pertahanan maritim Indonesia melalui kerja sama pembangunan kapal.

Pertemuan antara kedua pemimpin ini tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik, tetapi juga membuka peluang besar bagi transfer teknologi dan investasi di sektor-sektor krusial bagi pembangunan Indonesia. Inisiatif kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kemajuan ekonomi dan teknologi kedua negara.

Mamat menjelaskan, proses sertifikasi memang dapat dilakukan secara bertahap. Pelaku usaha tidak perlu menunggu semua cabangnya siap secara bersamaan untuk mengajukan permohonan. "Outlet yang telah memenuhi kriteria dapat lebih dahulu diajukan untuk menjalani pemeriksaan," ujarnya dalam acara Influencer & Media Gathering bertajuk "Sertifikasi Halal Restoran Bisa Dimulai dari yang Siap" yang diselenggarakan LPPOM di Vertu Harmoni Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Namun, Mamat menekankan bahwa sertifikasi yang diberikan pada satu outlet tidak serta-merta mengesahkan status halal untuk semua outlet lainnya dalam jaringan restoran tersebut. "Ada lima standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang harus dipenuhi. Ketika pelaku usaha memiliki banyak outlet, tidak bisa satu outlet kemudian seluruhnya dianggap halal. Pemenuhan SJPH harus dicek untuk keseluruhan outlet," tegas Mamat.

Oleh karena itu, setiap pengusaha wajib memastikan bahwa masing-masing outletnya memenuhi ketentuan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) melalui proses audit yang ketat. "Karena itu, kami memberikan kewenangan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit secara independen," pungkasnya, menegaskan pentingnya verifikasi di setiap titik penjualan.

Dalam persidangan yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta, Rismon Sianipar dan timnya mengajukan permohonan yang teregistrasi dengan nomor 317/PUU-XXIV/2026. Mereka menguji Pasal 158 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan utama gugatan ini adalah untuk mencegah praktik pengajuan praperadilan secara berulang-ulang terhadap objek yang sama, sebuah langkah yang mereka nilai dapat menghambat proses hukum.

Namun, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyoroti bahwa esensi keinginan para pemohon untuk membatasi pengajuan praperadilan hanya satu kali sebenarnya sudah terakomodasi dalam regulasi yang ada. "Substansi permohonan pemohon sebenarnya menginginkan agar praperadilan hanya dapat diajukan satu kali. Padahal, ketentuan terkait pembatasan pengajuan praperadilan sudah diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP," jelas Guntur.

Pernyataan Guntur ini mengindikasikan bahwa dasar hukum yang diuji oleh Rismon Cs mungkin tidak tepat sasaran, mengingat substansi yang diinginkan sudah memiliki landasan hukum yang berlaku. Hakim konstitusi tersebut pun secara implisit meminta Rismon Sianipar dan rekan-rekannya untuk merenungkan kembali dasar dan pasal yang mereka ajukan, agar tidak menguji ketentuan yang sebenarnya sudah jelas diatur dalam undang-undang.

Mahfud menjelaskan, dalam perbincangan mereka, Megawati secara eksplisit menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset adalah sebuah regulasi yang esensial dan baik. Namun, kekhawatiran terbesar Presiden RI ke-5 itu terletak pada potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (APH). "Bu Mega mengatakan, ‘Pak Mahfud, saya ini setuju Undang-Undang Perampasan Aset itu bagus, tetapi yang saya khawatir terjadi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum, dijadikan alat pemerasan oleh polisi, jaksa’," ujar Mahfud menirukan ucapan Megawati dalam siniar di akun YouTube resminya, yang diunggah pada Rabu (2/9/2026).

Lebih lanjut, Megawati menekankan pentingnya pembenahan internal di tubuh kepolisian dan kejaksaan sebelum RUU tersebut disahkan. Menurutnya, integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum harus terlebih dahulu diperkuat agar tidak ada celah untuk penyalahgunaan kekuasaan. "Oleh sebab itu, ini dulu yang harus dibenahi, bersihnya polisi dan kejaksaan. Tapi prinsip saya setuju," tambah Mahfud, mengutip kembali pernyataan Ketua Umum PDIP tersebut.

Pernyataan Mahfud MD ini disampaikan melalui siniar di kanal YouTube pribadinya, yang diunggah belum lama ini. Ungkapan ini memberikan perspektif baru mengenai posisi Megawati terhadap RUU Perampasan Aset yang hingga kini masih menjadi perdebatan hangat di kalangan publik dan parlemen, menyoroti kompleksitas antara kebutuhan akan regulasi yang kuat dan jaminan anti-penyalahgunaan.

Dalam kesempatan Rapat Kerja yang membahas Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (2/9/2026), Jumhur Hidayat menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas karhutla. "Soal karhutla, KLH baru saja menyegel 21 badan usaha di 7 provinsi," kata Jumhur di hadapan anggota dewan.

Jumhur merinci data penyegelan yang telah dilakukan KLH hingga September 2026, menunjukkan sebaran sanksi di berbagai wilayah. Provinsi Kalimantan Barat menjadi yang terbanyak dengan 7 perusahaan disegel. Disusul oleh Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan, masing-masing 4 perusahaan. Sementara itu, Kalimantan Tengah memiliki 3 perusahaan yang dikenai sanksi. Provinsi Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau masing-masing tercatat 1 perusahaan yang lahannya disegel karena kasus karhutla.

Ia menambahkan bahwa data ini bersifat dinamis dan akan terus berkembang seiring dengan proses investigasi. "Data ini terus berkembang karena KLH melakukan verifikasi lapangan," jelas Jumhur, mengindikasikan bahwa jumlah perusahaan yang dikenai sanksi bisa saja bertambah seiring dengan temuan dan investigasi lebih lanjut oleh tim KLH di lapangan. Langkah penyegelan ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi korporasi agar lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan lahannya.