Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Jumat lalu, menegaskan bahwa prioritas penyidik adalah memperkuat bukti-bukti terkait dugaan suap jabatan. "Penyidik masih fokus untuk melengkapi alat bukti berkaitan dengan suap jabatan tersebut," ujar Budi, mengutip pernyataan resminya kepada wartawan.

Budi membeberkan bahwa kasus ini bermula dari dugaan suap jabatan yang melibatkan ZKN, yang kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kuansing. ZKN diduga menyuap Suhardiman Amby dengan tujuan untuk mendapatkan posisi strategis sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing.

Namun, dalam serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, terungkap adanya temuan lain berupa penerimaan dana yang patut diduga sebagai gratifikasi oleh Suhardiman. Aspek penerimaan lain ini kini menjadi bagian dari pendalaman penyelidikan KPK.

Menurut keterangan Budi, dana gratifikasi tersebut diduga kuat dikumpulkan melalui beberapa perantara dari anggota koperasi. Uang ini, lanjutnya, disinyalir dialokasikan untuk memuluskan proses pengurusan izin pelepasan kawasan hutan.

Lebih lanjut, Budi mengindikasikan bahwa setelah dana terkumpul dari anggota koperasi untuk pengurusan izin pelepasan kawasan hutan, ada dugaan kuat bahwa sebagian dari uang tersebut kemudian disalurkan kepada pihak-pihak tertentu di Kementerian Kehutanan. KPK berkomitmen untuk terus mendalami seluruh aspek penerimaan gratifikasi ini demi mengungkap kebenaran secara menyeluruh.

Menurut Didi, diskursus publik di lingkungan akademis akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah dan kedalaman pembahasan RUU ini. "Usulan saya diadakan diskursus publik di kampus-kampus, baik itu lima atau sepuluh kampus ternama di seluruh Indonesia. Ini akan lebih terlihat arahnya ke mana pembahasannya, sejauh mana," tegas Didi dalam acara ‘Arena Politik’ SindoNews TV.

Ia menekankan bahwa prioritas utama dalam penyusunan RUU Perampasan Aset bukanlah kecepatan pengesahan, melainkan kualitas dan pemahaman publik terhadap substansinya. "Dengan uji publik di kampus ini, kan akan terbaca dengan jelas aspirasi dan pandangan masyarakat, khususnya dari kalangan intelektual," imbuhnya, menyoroti pentingnya transparansi dalam proses legislasi.

Pernyataan Didi ini disampaikan dalam Program Arena Politik yang disiarkan SindoNews TV pada Jumat (4/9/2026), dengan tajuk menarik ‘RUU Perampasan Aset: Bila Diketok, Koruptor Kapok?’. Diskusi tersebut menyoroti urgensi dan tantangan dalam merampungkan regulasi yang diharapkan dapat menjadi senjata ampuh melawan korupsi. Keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat, terutama akademisi, diharapkan dapat menghasilkan undang-undang yang kokoh, adil, dan efektif dalam memiskinkan para pelaku kejahatan ekonomi di Indonesia.

Keterlibatan Iksan Kiat sebagai jembatan komunikasi antara dua pemimpin negara adidaya ini bukanlah tanpa alasan. Ia memiliki rekam jejak yang sangat kuat dengan Rusia, tempat ia menghabiskan bertahun-tahun untuk menimba ilmu dan membangun karier. Iksan berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana di Northern (Arctic) Federal University, kemudian melanjutkan dua program magister di Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Moskow. Menariknya, ketiga jenjang pendidikan tinggi tersebut ia raih dengan predikat Summa Cum Laude, sebuah pencapaian akademik yang luar biasa. Latar belakang pendidikan ini tidak hanya memberinya penguasaan bahasa Rusia yang fasih, tetapi juga pemahaman mendalam tentang budaya dan gaya komunikasi masyarakat Rusia, serta keahlian substansial di sektor minyak dan gas.

Ini bukan kali pertama Iksan Kiat dipercaya untuk mendukung komunikasi Presiden Prabowo dalam forum kenegaraan tingkat tinggi. Sebelumnya, pada 2 Juli 2026, ia juga bertindak sebagai penerjemah resmi saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta. Pengalaman berharga ini semakin menegaskan kapasitas dan kapabilitasnya dalam menjembatani komunikasi antara Presiden Indonesia dengan para pemimpin negara lain, terutama yang berasal dari kawasan Eropa Timur dan Eurasia.

Jejak rekam Iksan di Rusia tidak hanya terbatas pada lingkungan akademik. Bahkan sebelum memasuki jenjang pendidikan tinggi, ia telah mengikuti program persiapan intensif untuk mendalami bahasa dan budaya Rusia. Selama menetap di Rusia, Iksan juga aktif terlibat dalam berbagai lingkungan akademik, riset, dan profesional yang erat kaitannya dengan sektor minyak dan gas, memperkaya pengalaman praktisnya di samping capaian akademisnya.

Dengan berlakunya aturan baru tersebut, Roy Suryo dipastikan akan langsung menghadapi sidang pokok perkara terkait isu ijazah Presiden Jokowi. Sidang utama ini dijadwalkan berlangsung pada 17 September 2026. "Mas Roy Suryo tidak lagi bisa mengajukan praperadilan. Karena kenapa? Tentu ketika Mas Roy Suryo dengan sudah keluarnya SEMA," jelas Firman dalam sebuah program interupsi di iNews, Kamis (3/9/2026).

Firman menambahkan, SEMA tersebut secara tegas mengatur batasan pengajuan praperadilan, sehingga menutup peluang bagi Roy Suryo untuk melanjutkan upaya hukumnya di tahap praperadilan. "Pokoknya terkait praperadilan disampaikan sebagaimana di SEMA. Nah, itu sudah akhir dari Mas Roy punya praperadilan," tegasnya.

Pernyataan Firman Pangaribuan ini menandai babak baru dalam kasus yang menyita perhatian publik. Setelah melalui proses praperadilan yang panjang, fokus kini beralih ke persidangan pokok perkara yang akan mengupas tuntas tuduhan seputar keabsahan ijazah Presiden Jokowi. Roy Suryo kini harus mempersiapkan diri untuk menghadapi persidangan utama tersebut.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor PBNU, Jakarta, pada Kamis (3/9/2026), Gus Ipul menjelaskan bahwa tim formatur memiliki tenggat waktu satu bulan pasca-muktamar untuk merampungkan susunan kepengurusan. Ia menambahkan, keputusan final akan berada di tangan Rais Aam, Ketua Umum terpilih, serta para anggota formatur pendamping yang telah ditetapkan dalam forum muktamar.

"Ya, diserahkan sepenuhnya kepada Rais Aam dan Ketua Umum terpilih beserta pendamping formatur yang telah ditetapkan pada Muktamar. Kita tunggu saja, kita serahkan sepenuhnya dan diberi waktu satu bulan setelah selesai Muktamar," ujar Gus Ipul.

Ketika ditanya mengenai detail komposisi tim formatur, termasuk potensi keterlibatan perwakilan perempuan dan generasi muda dalam struktur PBNU mendatang, Gus Ipul mengaku belum bisa memberikan kepastian. Ia menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi domain dan wewenang tim formatur yang telah ditunjuk.

"Oh belum, belum tahu, belum tahu. Karena kami, Gus Gudfan dan yang lain-lain ini bukan bagian dari tim formatur. Sebagai santri, kami hanya bisa menunggu dan mempercayakan sepenuhnya proses ini," tutur Gus Ipul, menekankan sikap pasrah dan keyakinannya terhadap kinerja tim formatur.

Menurut Roy Suryo, tidak ada alasan yang dapat membenarkan ketidakhadiran Jokowi dalam persidangan ini. "Kalau tadi bahwa akan hadir, harus hadir. Jadi Jokowi itu harus hadir," kata Roy Suryo dalam program "Interupsi" di iNews pada Kamis (3/9/2026). Program tersebut mengangkat tema provokatif: "Babak Akhir Roy Suryo, Ijazah Jokowi Terungkap?".

Roy Suryo juga menyoroti kemungkinan alasan bentrok jadwal yang mungkin diajukan. Ia menjelaskan bahwa pada tanggal 17 September 2026, dirinya sendiri baru akan mendengarkan pembacaan dakwaan. Sementara itu, kasus dr. Tifa, yang juga terkait isu ijazah, sudah memasuki periode kedua pembacaan nota perlawanan. "Kalau dikatakan akan berbarengan, gimana bisa berbarengan? Tanggal 17 itu saya baru akan dibacakan dakwaannya. Sementara dr. Tifa sudah masuk pada periode kedua, ya, membacakan nota perlawanannya," ujarnya, menekankan perbedaan tahapan proses hukum yang sedang berjalan.

Desakan ini muncul di tengah proses hukum yang menjerat Roy Suryo. Sebelumnya, babak praperadilan terkait kasusnya telah berakhir menyusul terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2026, sebagaimana diungkapkan oleh pengacara Jokowi. Kini, perhatian publik tertuju pada sidang pokok perkara yang akan datang, dengan tuntutan kehadiran Presiden Jokowi menjadi sorotan utama.

suaramedia.id – JAKARTA – Sebuah kesaksian mengejutkan mewarnai lanjutan sidang kasus dugaan korupsi terkait kuota haji tambahan. Nur Faidizin, yang dikenal sebagai Nanang, seorang staf dari biro perjalanan Pesona Mozaik, secara terang-terangan mengakui telah menyerahkan dana tunai senilai total 75 ribu dolar Amerika Serikat (AS) kepada Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pengakuan ini disampaikan Nanang saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yang berlangsung di Jakarta, baru-baru ini. Ia merinci bahwa proses penyerahan uang tersebut terjadi dalam dua kesempatan berbeda sepanjang tahun 2023.

Ketika Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan, "Siapa yang Bapak berikan uang itu?", Nanang tanpa ragu membenarkan dan menyebut nama Gus Alex sebagai penerima. Kesaksian ini sontak menjadi sorotan utama dalam rangkaian persidangan yang tengah bergulir.

Kasus ini menyeret beberapa figur penting ke meja hijau. Selain Ishfah Abidal Azis, para terdakwa lainnya meliputi mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, serta Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.

Persidangan ini terus bergulir untuk mengungkap lebih jauh dugaan penyelewengan dalam pengelolaan kuota haji tambahan, dengan fokus pada aliran dana yang mencurigakan serta peran berbagai pihak yang terlibat. Pengakuan Nanang diharapkan dapat membuka tabir lebih lebar mengenai praktik korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Gus Falah menjelaskan di Jakarta pada Rabu (2/9/2026) bahwa daftar 13 jenis tindak pidana yang sebelumnya dirumuskan dalam draf RUU inisiatif DPR bukanlah angka mati. Daftar tersebut sangat mungkin untuk bertambah atau berkurang seiring dengan pembahasan intensif antara DPR dan pemerintah. Fleksibilitas ini menjadi kunci, mengingat substansi utama dari RUU Perampasan Aset adalah pemulihan kerugian negara.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya fleksibilitas tersebut. Menurutnya, esensi utama dari RUU Perampasan Aset adalah untuk memulihkan kerugian yang diderita negara akibat berbagai tindakan ilegal yang merusak tata kelola pemerintahan dan mengganggu kepentingan publik. Oleh karena itu, cakupan tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset tidak bisa dianggap sebagai rumusan final yang tidak bisa diubah.

"Adanya 13 tindak pidana yang dirumuskan dalam draf RUU Inisiatif DPR bukanlah hal yang kaku, bisa berubah. Apakah bertambah atau berkurang. Karena inti dari pokok dari proses perampasan aset adalah ketika kerugian terhadap negara terjadi, karena adanya tindakan ilegal dalam proses tata kelola dan kepentingan umum sangat terganggu," ujar Gus Falah, sebagaimana dikutip dari keterangannya.

Potensi masuknya judi online ke dalam RUU ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR dalam memberantas kejahatan siber yang masif dan merugikan masyarakat serta negara. Dengan adanya payung hukum perampasan aset, diharapkan para pelaku judi online tidak hanya dijerat pidana penjara, tetapi juga aset hasil kejahatannya dapat disita untuk dikembalikan kepada negara. Langkah ini diharapkan mampu memberikan efek jera yang lebih kuat dan memutus mata rantai pendanaan kejahatan terorganisir di balik praktik judi online.

Dalam pertemuan tersebut, Putin secara tegas menyatakan bahwa Rusia memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kemitraan dengan Indonesia di berbagai sektor strategis. Selain fokus pada pembangunan kapal dan energi nuklir, kerja sama juga akan diperluas ke bidang pertanian dan teknologi digital, menandakan potensi sinergi yang komprehensif antara kedua negara.

"Kami menaruh perhatian besar pada pengembangan kerja sama bilateral di sektor pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir," ujar Putin, sebagaimana dikutip dari sumber terpercaya. Penekanan pada energi nuklir mengindikasikan langkah signifikan Rusia dalam membantu Indonesia memenuhi kebutuhan energi masa depan yang bersih dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kapasitas pertahanan maritim Indonesia melalui kerja sama pembangunan kapal.

Pertemuan antara kedua pemimpin ini tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik, tetapi juga membuka peluang besar bagi transfer teknologi dan investasi di sektor-sektor krusial bagi pembangunan Indonesia. Inisiatif kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kemajuan ekonomi dan teknologi kedua negara.

Mamat menjelaskan, proses sertifikasi memang dapat dilakukan secara bertahap. Pelaku usaha tidak perlu menunggu semua cabangnya siap secara bersamaan untuk mengajukan permohonan. "Outlet yang telah memenuhi kriteria dapat lebih dahulu diajukan untuk menjalani pemeriksaan," ujarnya dalam acara Influencer & Media Gathering bertajuk "Sertifikasi Halal Restoran Bisa Dimulai dari yang Siap" yang diselenggarakan LPPOM di Vertu Harmoni Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Namun, Mamat menekankan bahwa sertifikasi yang diberikan pada satu outlet tidak serta-merta mengesahkan status halal untuk semua outlet lainnya dalam jaringan restoran tersebut. "Ada lima standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang harus dipenuhi. Ketika pelaku usaha memiliki banyak outlet, tidak bisa satu outlet kemudian seluruhnya dianggap halal. Pemenuhan SJPH harus dicek untuk keseluruhan outlet," tegas Mamat.

Oleh karena itu, setiap pengusaha wajib memastikan bahwa masing-masing outletnya memenuhi ketentuan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) melalui proses audit yang ketat. "Karena itu, kami memberikan kewenangan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit secara independen," pungkasnya, menegaskan pentingnya verifikasi di setiap titik penjualan.