SUMENEP | JATIM, suaramedia.id – Aktivis Lembaga Independen Pengawas Keuangan (LIPK) Kabupaten Sumenep, Abdul Latif Sady, SH, mendesak Inspektorat untuk proaktif turun ke lapangan melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 yang hingga pertengahan Juni ini telah cair kurang lebih 13,8 Milyar dari yang disediakan sebesar 95 Milyar.
Menurut penjelasan Latif, desakan tersebut dilatarbelakangi oleh minimnya publikasi atas realiasi anggaran dan kegiatan beberapa OPD pengguna dana Covid-19, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan RSUD Moh. Anwar.
“Pencairan dana Covid-19 di Sumenep pada pertengahan Juni ini sudah mencapai 13,8 Milyar. Tapi, penggunaan anggaran itu tidak dipublikasikan. Dari sisi akuntabilitas ini bisa dipertanyakan. Bagaimana masyarakat tahu mereka bekerja kalau penggunaan anggaran itu tidak dibuka ke publik. Inspektorat jangan jadi penonton. Turun kelapangan lakukan pengawasan untuk mencegah kebocoran anggaran”, ujar Latif.
Kepala Inspektorat Kabupaten Sumenep, Titik Suryati, mengatakan audit dana covid-19 belum bisa dilakukan saat ini. Ia berdalih kegiatan-kegiatan penanganan covid-19 hingga saat ini sedang berlangsung dan belum rampung.
“Tidak bisa sekarang auditnya. Kegiatan-kegiatannya belum selesai”, ucap dia.
Titik membeberkan tahapan pengawasan inspektorat terhadap realisasi anggaran Covid-19. Tahap pertama, review terhadap pengajuan daftar kebutuhan belanja OPD yang sebelumnya telah disetujui satgas. Tahap kedua, menilai kesesuaian antara kualitas barang/jasa dengan besaran anggaran dalam daftar kebutuhan belanja.
Ia menambahkan, alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dikategorikan sebagai belanja tak terduga sehingga pengajuannya cukup dengan penyusunan daftar belanja oleh OPD terkait.
“Alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 ini dikategorikan sebagai belanja tak terduga sehingga pengajuannya cukup dengan penyusunan daftar belanja. Tidak perlu RKA”, pungkasnya.
(Msr)
