Banjir Sumenep, Kinerja BPBD dan Amburadulnya Perencanaan Anggaran Penanggulangan Bencana

SUMENEP | JATIM, suaramedia.id – Money follow program sepertinya hanya menjadi slogan kosong yang sukar diimplementasikan, khususnya dalam perencanaan penganggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Sumenep.

Bagaimana tidak demikian, ploting anggaran sebesar 40 Milyar untuk penanggulangan bencana dilakukan tanpa perumusan kebijakan penanggulangan bencana yang semestinya ditetapkan sebelum APBD 2021 disepakati menjadi perda.

Tidak perlu muluk-muluk merancang kebijakan penanggulangan bencana non alam yang telah ditangani pemerintah pusat. Sebab, untuk urusan penanggulangan bencana lokal seperti banjir yang rutin terjadi tiap tahun saja sudah kewalahan. Buktinya, daerah perkotaan dan beberapa desa di Kabupaten Sumenep tetap saja menjadi daerah langganan banjir tiap musim penghujan tiba.

Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Suharinomo, bahkan menyesalkan kesimpangsiuran penempatan alokasi anggaran penanggulangan bencana baik alam maupun non alam sebesar 40 Milyar antara BPBD dan Dinas Kesehatan.

“Saya kira kesimpangsiuran itu tidak akan terjadi kalau BPBD sebagai leading sector dapat menyusun kebijakan penanggulangan bencana yang baku dan diberlakukan misalnya untuk menangani bencana banjir ataupun bencana non alam”, ucap Suharinomo kepada media ini Minggu (10/1).

Perencanaan penganggaran penanggulangan bencana, menurut suharinomo, paling tidak harus dilakukan berdasarkan statistik bencana yang sering terjadi di Sumenep. Seperti banjir didaerah perkotaan dan banjir di areal pertanian termasuk juga bencana banjir yang sering terjadi di Kecamatan Arjasa kepulauan kangean.

“Apa saja jenis bencana yang sering terjadi, harusnya itu yang dipakai sebagai dasar untuk mengajukan anggaran dan harus dilengkapi dengan perencanaan program yang jelas. Ini kita kan selama ini seperti dipaksa untuk menerima secara ‘taken for granted’ kalau soal anggaran bencana itu sifatnya disediakan karena tak terduga. Logika semacam ini harus diubah”, tegas Suharinomo.

Baca Juga..!  Prajurit Dan PNS Jajaran Kodim 0712/Tegal Menerima Bimbingan Rohani Dari Tim Bintal Kodam IV/Diponegoro

Ketua Fraksi PAN ini minta agar penanganan bencana dapat dilakukan secara sistematis sejak pra bencana, saat bencana dan kegiatan rehabilitasi dengan melibatkan setiap instansi terkait.

“Saya minta BPBD segera melakukan evaluasi. Jangan menganggap persoalan bencana ini hanya masalah pemberian bantuan sembako saja. Selagi banjir di Sumenep ini tak separah banjir ibukota. Ini warning agar instansi-instansi yang terkait juga proaktif”, pungkasnya.

(Pewarta: Massurah)

Facebook Comments