SUMENEP | JATIM, suaramedia.id – Sorotan publik atas lolosnya sejumlah CV sebagai pemenang lelang proyek Irigasi bernilai milyaran pada Dinas Sumber Daya Air Sumenep yang bersumber dari DAK 2020 terus mengemuka ke ruang publik. Pasalnya, para pemenang lelang tersebut diduga telah memberikan dokumen palsu berupa hasil uji lab lining beton.
Ketua umum Garuda Nusantara Sumenep, Herman Wahyudi, mengatakan hal tersebut sangatlah tidak terpuji dan harus di usut tuntas. Pihak Ditreskrimsus Polda Jatim harus memanggil Pokja dan para Direktur CV pemenang lelang. Ia juga minta agar LIPK sebagai pelapor kasus tersebut dapat mengawal sampai tuntas untuk mengungkap sindikat mafia proyek di Sumenep.
“Bagi saya ini sangat memalukan, seharusnya Pokja bisa menjaga citra Lembaga dan nama baik Kabupaten Sumenep, bukan malah mencorengnya. LIPK sebagai pelapor harus mengawal kasus ini. Saya pikir, Polda juga perlu memanggil Pokja dan Direktur CV pemenang lelang agar kasus ini segera clear dan sindikat mafia pengatur proyek dapat terungkap”, ucap dia kepada suaramedia.id pada Minggu (15/11).
Herman menyayangkan sikap Pokja sebagai Fasilitator dalam mengemban amanat penanganan lelang tersebut, menyampaikan “ Kalau sebelumnya sudah disinyalir ada dugaan pemalsuan dokumen di uji lab lining beton, semestinya segera melakukan klarifikasi kepada perusahaan yang memberikan dukungan, termasuk 1 (satu) CV yang mendapatkan dua paket pekerjaan yang didukung oleh PT. CALVARY yang mana product lining Betonnya nyata-nyata tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sesuai gambar perencanaan, ini kan aneh,” katanya.
“Seharusnya pokja segera lakukan klarifikasi ke lapangan atas validitas dokumen yang diserahkan. Proyek ini bernilai Milyaran, harusnya pokja lebih cermat dan berhati-hati. Salah besar kalau hanya bermodal keyakinan, apalagi berkolusi sehingga mengabaikan hal-hal fundamental yang menjadi dasar keabsahan suatu proses lelang”, Tuturnya.
Dijelaskan herman, Ini akan bisa berpotensi gagalnya penyerapan anggaran Dana DAK 2020, yang mengakibatkan Pemerintah Pusat kurang kepercayaan kepada Pemda Sumenep, sebab pihak pabrik tidak akan mampu mengejar target menyuplai 100% sebagaimana yang diharapkan, berarti ini akan menunjukkan ketidak pedulian Pokja dalam pencapaian target pembagunan di Kabupaten Sumenep secara maksimal. Maka, wajar saja jika banyak proyek terbengkalai dan juga sering terjadinya permasalahan hukum.
“Kasus irigasi ini telah menjadi sorotan nasional, Akan sangat riskan jika tidak tuntas sampai ke akar-akarnya. Preseden buruk ini telah menjadi rahasia umum dan sudah saatnya diakhiri untuk sumenep yang lebih bersih dari KKN”, Pungkasnya.
(Msr)
